Moneter.id – Direktur Utama (Dirut) Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Fahcmi Idris
menyatakan, kenaikan iuran sebesar 100% masih terjangkau dan tidak memberatkan
masyarakat.
“Besaran iuran yang akan disesuaikan tidaklah besar
apabila dibandingkan dengan besarnya manfaat yang diberikan Program JKN-KIS
ketika ada peserta yang sakit atau membutuhkan layanan kesehatan,” kata Fachmi
di Jakarta, Rabu (11/9).
Baca juga: Peneliti IGJ: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Selesaikan Defisit
Kata Fachmi, jika iuran peserta masih di bawah
perhitungan aktuaria, defisit akan tetap terjadi. “Langkah pemerintah untuk
melakukan penyesuaian iuran ini sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 82
Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa iuran program jaminan kesehatan sosial
disesuaikan paling lama dua tahun sekali,” paparnya.
Fachmi menegaskan, masyarakat miskin dan tidak mampu
iurannya ditanggung Pemerintah melalui APBN dan penduduk yang didaftarkan oleh
Pemda dijamin iurannya oleh APBD.
Baca juga: Soal Iuran Peserta Mandiri Naik, Kemenkeu: Penting
“Untuk buruh dan pemberi kerja‚ penyesuaian iuran
hanya berdampak pada pekerja dengan upah di atas Rp8 juta sampai dengan Rp12
juta saja. Artinya, pekerja dengan upah di bawah nominal tersebut tidak terkena
dampak,” bebernya.
Seperti diketahui, Pemerintah mengusulkan adanya
kenaikkan 100% atau dua kali lipat pada iuran peserta kelas I menjadi Rp160.000
dari Rp80.000 per bulan.
Kemudian, kelas II menjadi Rp110.000 dari sebelumnya
Rp59.000 per bulan serta untuk kelas III rencananya naik menjadi Rp42.000 dari
sebelumnya 25.500 per bulan.
Baca juga: Dampak Defisit Sejak 2014, Iuran BPJS Kesehatan Akan Naik 100 Persen
Tahun 2020
Namun untuk usulan peserta mandiri kelas III masih
dalam pembahasan, lantaran DPR menolak usulan tersebut. Penerapan iuran baru
tersebut saat ini masih menunggu keputusan Presiden Jokowi dan diharapkan dapat
dilaksanakan mulai 1 Januari 2020.
