Ekonomi syariah Indonesia dinilai mengalami pelemahan dari sisi daya saing selama dua tahun pemerintahan berjalan, meskipun telah masuk dalam Asta Cita dan Prioritas Nasional RPJMN 2025–2029. Sejumlah indikator menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi syariah belum diikuti penguatan posisi Indonesia di tingkat global maupun peningkatan pangsa pasar domestik.
Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Sharia Economic Development (CSED) INDEF, Nur Hidayah, dalam diskusi publik bertajuk “Dua Tahun Berkuasa, Sejauh Mana Implementasi Ekonomi Syariah Terwujud?”
“Angkanya memang naik, tetapi posisinya turun. Peringkat Indonesia dalam SGIE turun dari posisi ketiga ke keempat, penurunan pertama sejak 2021. Selain itu, perbankan syariah memang tumbuh dengan kenaikan aset sebesar 11,15% dan DPK 13,01% (YoY, Juni 2026), tetapi pangsanya terhadap perbankan nasional turun dari 7,72% menjadi 7,36%. Di sisi lain, produk bersertifikat halal melonjak hingga diklaim mencapai 24 juta, sementara ekspor produk halal justru turun 2,1%,” tutur Nur.
Nur juga mencatat bahwa saham syariah ternyata tidak lebih defensif dari pasar umum. Per 21 Oktober 2026, ISSI turun 41,2% sejak awal tahun, lebih dalam dari IHSG yang turun 38,4%, terutama setelah MSCI mengusulkan penurunan status Indonesia dari Emerging ke Standalone.
Menurutnya, hal ini terjadi karena filter syariah saat ini hanya menyaring utang dan kegiatan usaha, bukan tata kelola. Karena itu, CSED INDEF mengusulkan Syariah Governance Screening untuk JII dan JII70, dengan syarat free float minimal 15%, keterbukaan pemilik manfaat, bukan saham berkonsentrasi tinggi, serta bersih dari manipulasi perdagangan.
Menurut Nur, Malaysia dan UEA unggul karena memiliki satu arsitektur kebijakan, satu target, dan satu tenggat. Pangsa pembiayaan syariah di Malaysia mencapai 48%, sedangkan Indonesia baru 8%.
Sebagai rekomendasi, ia mendorong agar target SGIE tiga besar dijadikan indikator kinerja kementerian/lembaga, pasar modal syariah diperkuat lewat Syariah Governance Screening dan target porsi syariah Danantara, serta sertifikasi halal disambungkan dengan pembiayaan syariah bagi UMKM. Ia menegaskan bahwa tiga tahun tersisa masih cukup untuk membalik arah, asalkan ekonomi syariah kembali menjadi agenda yang punya target, anggaran, dan pemilik.
