Moneter.co.id – Duta Besar Amerika
Serikat Joseph Donovan bertemu dengan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Gedung Bina
Graha, Jakarta, Senin 19 Februari 2018. Keduanya membahas sejumlah topik
aktual, antara lain menyangkut stabilitas kawasan regional, perdagangan dan
investasi, serta perkembangan kerja sama aktual antara kedua negara.
Pada diskusinya, Joseph
Donovan menekankan pentingnya posisi Indonesia sebagai mitra strategis AS di
kawasan Asia Pasifik. “Saya baru bertugas 14 bulan di Indonesia, sehingga saya
perlu harus banyak belajar segala sesuatu tentang Indonesia. Misi saya di
Indonesia salah satunya adalah memperkokoh kerja sama dalam berbagai bidang
yang selama ini sudah berlangsung,” kata Donovan.
Ia juga
menginformasikan kebijakan terbaru AS tentang pembukaan kembali pelatihan
militer antara Kopassus dengan AS. “Mungkin akan bisa dimulai dengan Detasemen
81 Kopassus,” tambah Donovan.
Detasemen 81
Kopassus adalah detasemen pasukan elite TNI-Angkatan Darat yang memiliki
keahlian dalam penanggulangan terorisme.
Sementara itu
Moeldoko menyampaikan pandangannya, bahwa Indonesia dan AS memiliki sejarah
kerja sama yang sangat panjang dalam berbagai bidang. Sebagai negara terbesar
di kawasan Asia Tenggara, Indonesia memainkan peranan kunci dalam menjaga
stabilitas kawasan ini.
”Oleh karena itu,
saya sangat memahami kebijakan penyeimbangan kembali (rebalancing) yang ditempuh oleh Amerika Serikat terhadap kawasan
Asia Pasifik,” ujar Moeldoko.
Sebaliknya, lanjut
Moeldoko, ketika saya berkunjung ke Tiongkok sebagai Panglima TNI, saya juga
menyampaikan hal yang sama.
“Poin yang
terpenting adalah, masing-masing negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan
ini tidak mengambil kebijakan yang dapat menciptakan menurunkan kestabilan di
kawasan Asia Pasifik,” kata Moeldoko yang didampingi oleh Deputi I Darmawan
Prasodjo dan Deputi II Yanuar Nugroho.
Dubes Donovan mengungkapkan
harapannya untuk mendongkrak nilai kerja sama perdagangan dan investasi antara
Indonesia dan Amerika Serikat selama ini. Dengan skala dan kekuatan ekonomi
Indonesia yang sangat signifikan dalam kurun waktu terakhir, Donovan
mengungkapkan terdapat banyak peluang yang dapat dilakukan.
“Volume perdagangan
Indonesia dengan AS hanyalah 1,5 lipat lebih besar dibandingkan dengan volume
perdagangan AS dengan Vietnam,” ujarnya kepada Moeldoko.
Pada tahun 2017,
nilai perdagangan antara AS dan Indonesia meningkat sebesar 7% dibandingkan
dengan tahun sebelumnya.
Moeldoko menegaskan
bahwa Indonesia sekarang ini melakukan banyak investasi dan sekaligus
pembenahan. “Saat ini kita sudah membuat 15 paket kebijakan ekonomi yang
sebagian besar adalah deregulasi dan penciptaan iklim investasi dan kemudahan
berusaha. Oleh karena itu, saya berharap makin besar investasi AS di
Indonesia,” kata Moeldoko.
Menjawab hal itu,
Donovan secara terbuka menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan asal Amerika
Serikat yang beroperasi di Indonesia adalah advokat yang baik yang dapat
menggambarkan bagaimana berbisnis di Indonesia. “Perusahaan-perusahaan AS yang
ada di Indonesia dapat menjelaskan bagaimana mereka menjalankan bisnis di
Indonesia,” kata Donovan.
Ia menambahkan,
perusahaan yang sudah beroperasi di Indonesia dapat menjelaskan dan mengajak
perusahaan-perusahaan asal AS lainnya yang tertarik berinvestasi di Indonesia.
Akan tetapi jika iklimnya tidak kondusif, misalnya mereka menemukan kesulitan
atau menghadapi peraturan yang berbelit-belit, atau peraturan yang
berubah-ubah, itu akan membuat kesan yang negatif pula.
Sebagai gambaran,
tingkat kemudahan berusaha (Ease of Doing
Business) di Indonesia memang meningkat cukup tajam dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Namun, Presiden Jokowi sendiri masih merasa bahwa
Indonesia harus bisa melompat lebih tinggi dengan melakukan sejumlah
deregulasi.
Demikian pula dalam
hal daya tarik investasi, di mana Indonesia sekarang ini berkategori layak
investasi berdasarkan penilaian yang dibuat oleh berbagai lembaga pemeringkat
investasi internasional.
Selain itu, Donovan
dan Moeldoko juga membahas dan saling bercerita tentang topik-topik aktual di
negara masing-masing. Di Indonesia, salah satu topik yang menjadi pembahasan
adalah pembahasan tentang Rancangan KUHP di parlemen. “Bahwa perlindungan
terhadap kelompok-kelompok minoritas dan rentan sangat dibutuhkan,” kata
Donovan.
Sementara itu
Moeldoko mengatakan, seharusnya untuk mendorong kemajuan sebuah bangsa, isu soal
mayoritas dan minoritas itu tidak lagi menjadi relevan, karena yang paling
diperlukan adalah kompetensi atau keahlian.
“Pandangan yang
dikotomis seperti itu justru tidak akan membuat kita tidak dapat berbuat
sesuatu lebih efektif. Oleh karena itu, kita tidak perlu lagi mengembangkan
pemikiran-pemikiran yang mendikotomi seperti itu,” ungkap Moeldoko.
Tentang pembahasan
Rancangan KUHP, Moeldoko menjelaskan bahwa KUHP yang sekarang berlaku dalam
sistem hukum di Indonesia sudah sangat lama dan bisa jadi ada sebagian yang
tidak lagi relevan dengan perkembangan zaman.
“KUHP itu sudah ada sejak zaman Belanda,
sementara perkembangan di masyarakat sudah sangat modern dan berbeda dengan
situasi dan kondisi ketika KUHP itu dibuat,” katanya.
(TOP)
