Moneter.id – Pakar ekonom
dari Universitas Tanjungpura Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar), Ali Nasrun
menilai kestabilan politik yang ditunjukkan dengan tidak adanya gejolak yang
berarti setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pilpres
2019, merupakan modal dasar bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
“Melihat kedewasaan
elit politik terutama kontestan Pilpres dan pendukungnya pasca putusan MK tentu
sangat berdampak baik dan modal pembangunan ekonomi Indonesia,” ujarnya akhir
pekan lalu.
Ali menilai aspek
keamanan dan kestabilan politik menjadi jaminan pelaku usaha atau pun investor
untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
“Dengan perpolitikan
yang dewasa dan aman seperti ini tentu mendorong investor lama atau baru untuk
memaksimalkan investasinya di Indonesia. Prinsipnya pelaku usaha menunggu dan
melihat situasi keamanan dan perpolitikan. Aman dan stabil tentu menunjang
iklim investasi atau bisnis di negeri ini,” jelas dia.
Kepada pemenang
Pilpres, ia mengatakan harus membangun kepercayaan masyarakat termasuk di
bidang ekonomi karena itu yang paling nyata dirasakan oleh masyarakat.
“Aspek ekonomi dalam berbangsa dan bernegara sangat penting. Persoalan yang ada
dan kemudian sebagaimana janji kampanye memang harus direalisasikan. Hal itu
untuk membangun kepercayaan. Dengan kepercayaan masyarakat tinggi dengan
pemerintah maka tidak mustahil pembangunan di Indonesia dalam berbagai hal bisa
dicapai,” sebut dia.
Hal
paling mendasar dan menjadi pedoman untuk membangun ekonomi Indonesia kata dia
mengacu pada pasal 33 UUD 1945. Menurutnya
dalam pasal tersebut sudah sangat jelas dan dasar bagi pemerintah untuk
melaksanakan pembangunan di Indonesia.
“Pada ayat 3 contohnya
bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari ayat tersebut
sumber daya yang ada harus dimaksimalkan dan ujungnya kemakmuran yang dicapai,”
papar dia.
Untuk di Kalbar,
jelasnya, memiliki sumber daya alam yang melimpah mengalahkan jumlah
penduduknya. Dengan luas daerah dan potensinya harus dimaksimalkan dan
memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah.
“Jangan sampai
kekayaan yang ada dimanfaatkan dan dinikmati oleh segelintir orang saja.
Apalagi sumber daya alam di sini dinikmati orang luar sana. Di sini hanya
menonton. Itu yang harus diperhatikan. Terpenting pemerataan dan keadilan pembangunan
harus dirasakan masyarakat di daerah termasuk di Kalbar,” jelasnya. (Ant)
