Moneter.co.id – Bank
Kalimantan Selatan (Bank Kalsel) akan bekerja sama dengan seluruh pemerintah
kabupaten dan kota di Provinsi Kalsel untuk meningkatkan penyaluran kredit perumahan
kepada masyarakat setempat.
“Kami sudah menandatangani kerja sama dengan pemerintah
seluruh kabupaten dan kota untuk peningkatan penyaluran kredit perumahan
ini,” kata Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan Yunita
Martha di Banjarmasin Kamis (8/3).
Kerja sama tersebut, tambah dia, juga sebagai upaya
mendongkrak kredit produktif Bank Kalsel pada 2019. Sebelumnya, Yunita Martha melakukan penandatanganan perjanjian
induk kerja sama dengan PT Sarana Multigriya Finansial (Persero).
Pendantanganan juga dilakukan dengan Unit Usaha Syariah BPD
terkait dengan Program Peningkatan Kapasitas Penyaluran Pembiayaan Pemilikan
Rumah Syariah. Perjanjian ditandatangani oleh Direktur Utama SMF
Ananta Wiyogo, Direktur Utama Bank Kalimantan Barat Samsir Ismail, dan
Pelaksana Tugas Direktur Utama Bank Kalimantan Selatan Yunita Martha.
Sementara itu, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo mengatakan
saat ini persentase penyaluran pembiayaan pembangunan KPR BPD bagian tengah
cukup rendah.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Utama Bank Kalimantan Barat
Samsir Ismail mengatakan masih rendahnya realisasi kredit penyaluran perumahan
BPD, karena terkendala standar prosedur operasional BPD. “Selama ini, BPD memfokuskan pengelolaan pembiayaan
jangka pendek, sedangkan sektor perumahan merupakan pembiayaan jangka
panjang,” katanya.
Ia mengatakan pembiayaan sektor perumahan BPD masih berada di
bawah angka 5%. “Pada 2018, ini kita akan berupaya meningkatkan
penyaluran pembiayaaan KPR tersebut hingga 20%, tentu dengan bimbingan dari OJK
dan pihak SMF,” katanya.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan
Haryanto mengatakan BPD memiliki peran cukup besar untuk meningkatkan
penyaluran Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat. “BPD lebih spesifik mengenal karakteristik masyarakat di
masing-masing daerah, sehingga memiliki potensi besar untuk meningkatkan sektor
ini,” katanya.
Dia mengatakan di Kalimantan Selatan, KPR yang disalurkan
perbankan sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp10,88 triliun atau 2,16% dari
total penyaluran KPR nasional. Hal itu menunjukkan masih terdapat potensi bagi bank untuk
mengupayakan peningkatan penyaluran KPR kepada masyarakat di Kalimantan Selatan.
Namun, tambah dia, upaya peningkatan penyaluran tersebut
tentu tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KPR. “Kami mencatat terdapat tiga permasalahan mendasar BPD
yang meningkatkan kapasitas pembiayaan perumahan yang terjangkau oleh
masyarakat secara berkesinambungan,” katanya.
Haryanto mengungkapkan kinerja industri perbankan dan BPD
posisi Desember 2017 secara umum, yaitu untuk kegiatan intermediasi industri
perbankan tumbuh cukup baik.
Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun sebesar Rp5.289 triliun
tumbuh 9,35 persen (yoy), sedangkan kredit yang berhasil disalurkan sebesar
Rp4,738 triliun tumbuh 8,24% dengan rasio Non Performing Loan (gross) terjaga
baik yaitu 2,59 persen.
Adapun CAR tercatat 23,36% dengan LDR mencapai 89,58%. Khusus BPD, kegiatan intermediasi juga tumbuh cukup baik. DPK
yang dihimpun Rp449,39 triliun tumbuh 17,17%, lebih tinggi dari pertumbuhan DPK
industri perbankan.
Kredit yang berhasil disalurkan Rp390,37 triliun tumbuh 9,09%
lebih tinggi dari pertumbuhan kredit industri perbankan, dengan rasio NPL cukup
baik 3,23%. Adapun CAR tercatat sebesar 21,65% dengan LDR mencapai 87,62%. “Kami menyambut baik kinerja BPD ini tapi bukan berarti
kita merasa puas. Masih banyak tantangan yang akan dihadapi industri BPD ke
depan,” katanya.
(HAP)
