Moneter.co.id – Meskipun terdapat kadernya yang menjadi tersangka, Partai Hanura menyatakan tetap mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus korupsi pengadaan proyek E-KTP.
Wakil Sekjen Partai Hanura Tridianto menyatakan, mendukung langkah KPK untuk menyelesaikan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-E) secara adil dan objektif. “KPK agar tidak terpengaruh oleh kekuatan politik dan kepentingan lainnya,” kata Tridianto di Jakarta, Jumat (7/4).
Menurutnya, penanganan kasus dugaan korupsi KTP berbasis nomor induk kependudukan itu harus dilakukan dengan tujuan untuk penegakan hukum dan keadilan.
KPK, kata dia, harus independen dan menegakkan supremasi hukum secara adil, sehingga nantinya dapat menetapkan figur yang benar-benar bersalah adalah bersalah. “Jangan sampai figur yang bersalah dibebaskan, sementara figur tidak bersalah malah jadi bersalah,” ucap Tridianto.
Ia menegaskan, rakyat Indonesia sangat berharap KPK dapat menegakkan supremasi hukum secara adil dan bebas dari kepentingan politik tertentu. “Rakyat mendukung KPK menegakkan hukum secara adil,” kata Tridianto.
“Proses pemenangan Anas pada kongres Partai Demokrat di Bandung tahun 2010, tidak ada kaitannya dengan dana dari proyek KTP-E,” tegas Tridianto.
Rep.Hap/Ant
