Moneter.id – Hilangnya nama Nicke Widyawati dalam dakwaan oleh jaksa penuntut KPK dianggap aneh dan menimbulkan tanda tanya besar ada apa.
Hal tersebut terungkap ketika majelis hakim tindak pidana korupsi (tipikor) membaca dakwaan terhadap terdakwa Johanes Budisutrisno Kotjo pada sidang awal pada Kamis (4/10) di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Jakarta.
“Di dalam dakwaan lengkap yang dibacakan majelis hakim disebutkan ada setidaknya ada sembilan pertemuan antara Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir dengan sejumlah pihak dalam kurun sejak awal 2016,” kata Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman di Jakarta, Minggu (7/10).
Sebut saja pertemuan dengan Johanes B Kotjo, Setya Novanto (mantan ketua umum Partai Golkar), Idrus Marham (mantan sekretaris Partai Golkar), dan Eni Maulani Saragih (wakil ketua Komisi VII DPR).
Namun, lanjut Yusri, anehnya tidak satupun dalam pertemuan itu menyebutkan adanya kehadiran Nicke Widyawati sebagai direktur Perencanaan Strategis 1 yang membawahi divisi RUPTL (Rencana Umum Pengadaan Tenaga Listrik) periode 2016-2024.
“Malah nama Supangkat Iwan Santoso sebagai direktur Perencaan Strategis 2 yang membawahi Divisi IPP (Independent Power Producer) yang disebut-sebut hadir dan aktif berdiskusi,” ujar dia.
Padahal, lanjut Yusri, baik menurut keterangan Sofyan Basyir dan Eni Saragih diberbagai kesempatan yang dikutip banyak media, selalu disebut adanya kehadiran Nicke Widyawati dalam membahas PLTU Riau 1 dan pembangkit lainnya.
Yusri berkomentar, bahkan bisa jadi dari bukti lainnya, seperti rekaman CCTV diberbagai tempat dan bukti rekaman sadapan pembicaraan bila ada, akan tampak jelas adanya keterlibatan Nicke Widyawati.
“Apalagi kalau dirunut dari sejak awalnya pendekatan Johanes B Kotjo sebagai CEO Blackgold Natural Resources ke Setya Novanto diawal 2016 adalah berkeinginan mengambil proyek PLTU Jawa 3,” jelas dia.
Penjelasan dia, namun karena sudah ada jagoannya, maka Setya Novanto telah menugasi Eni Saragih untuk mengawal dan memuluskan niat tersebut dengan membuka komunikasi intensif dengan direksi PLN, khususnya dengan Sofyan Basyir dan direksi lain yang terkait.
Menurut Yusri, pada proses penyidikan terungkap adanya aliran dana sebesar Rp 4 ,7 miliar sudah diterima oleh Eni Saragih dkk, dari janji kepada Setya Novanto sebesar USD 6 juta dan Idrus Marham USD 1,5 juta. Bahkan uang senilai Rp 700 juta sudah dikembalikan ke KPK oleh Wasekjen Partai Golkar Sarmuji dan Eni Saragih Rp 500 juta.
“Malah sempat disebut-sebut sebagian dana tersebut diduga digunakan untuk Munaslub Partai Golkar pada awal esember 2017 yang telah mengantarkan Airlangga Hartato menjadi ketua umum,” ucap dia.
Selain itu, jelas Yusri, harus dipahami bahwa setiap nominasi proyek pembangkit itu bisa masuk dalam RUPTL untuk bisa dilaksanakan dengan skema EPC
(Engineering, Procurement, and Construction) atau IPP penetapannya adalah kewenangan divisi RUPTL di bawah tanggung jawab direktur Perencaan Strategis 1.
Hal itu sesuai bagan organisasi PLN yang kemudian pelaksananaan proyeknya berpayungkan Peraturan Presiden No 4/ 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan .
Yusri mengatakan, sehingga tidak salah sebagian publik merasa aneh dan tanda tanya besar. Apakah ada upaya pihak tertentu yang memiliki kekuatan besar telah mengintervensi KPK agar nama Nicke Widyawati hilang dalam dakwaan para terdakwa yang sudah disidangkan dan terdakwa lainnya yang akan disidangkan?
“Oleh karena itu, dakwaan terhadap Eni Saragih dan Idrus Marham menjadi menarik diamati. Apakah nama Nicke Widyawati akan disebut atau hilang sama sekali perannya?” ucap dia.
Penegasan Yusri, akankah kasus PLTU Riau 1 bisa membuka kotak pandora korupsi proyek listrik 35.000 MW secara tuntas?
“Semoga penyidik KPK bisa lebih jujur mengungkap fakta-fakta yang ada agar rakyat semakin percaya terhadap kinerja KPK,” jelasnya.
Reporter : Sam
