Moneter.co.id – Kementerian Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan holding BUMN tambang akan membeli saham PT
Freeport Indonesia dengan memanfaatkan pinjaman (utang) dari dana BUMN
perbankan jika pendanaan dari ekuitas holding tidak mencukupi.
“Seumpamanya pendanaannya cukup
dari ekuitas holding, maka itu sudah selesai. Kalau tidak cukup, maka kemudian
ada pinjaman bank pemerintah,” kata Deputi Bidang Usaha Pertambangan,
Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno di Jakarta,
Jumat (24/11).
Harry menjelaskan, peran perbankan
pemerintah akan diperlukan seperti saat Medco mengakuisisi Newmont. “Masak
Medco dibantu, kita yang BUMN enggak dibantuin ? Kita pasti dibantu bank
pemerintah karena ini wujud sinergi,” katanya.
Harry
mengatakan saat dikonsolidasikan, ekuitas holding tambang mencapai Rp64,6
triliun atau Rp65 triliun. Jumlah tersebut, lanjut dia, akan dapat ditingkatkan
kemampuan pendanaannya hingga tiga kali lipat sehingga tidak akan mengganggu
kinerja keuangan perusahaan.
Kondisi tersebut, akan sangat berbeda
jika perusahaan masih belum tergabung dalam satu holding. “Begitu sudah
holding Rp65 triliun itu kalau di leverage
dua kali lipat saja sudah Rp120 triliun. Dalam aturan dasar, tiga kali lipat
itu aman,” katanya.
Nilai
tersebut, lanjut Harry, sudah termasuk hitungan kepemilikan 9,36 persen saham
Freeport. Ada pun sisa nilai divestasi saham yang akan dicaplok pemerintah
Indonesia hingga 51 persen belum dapat diketahui karena masih dalam tahap
perundingan.
“Taruhlah
angkanya 3 miliar dolar AS (sekitar Rp 36 triliun) Nah, kita leverage-nya tadi
dua kali lipat saja Rp120 triliun, jadi ga perlu saya terangkan lagi,”
katanya meyakinkan kemampuan holding tambang untuk membeli divestasi saham
perusahaan tambang asal AS itu.
Sekedar informasi, PT Indonesia Asahan
Alumunium (Inalum) akan menjadi induk perusahaan (holding) BUMN industri
pertambangan, sementara PT Aneka Tambang Tbk, PT Bukit Asam Tbk, dan PT Timah
Tbk, akan menjadi anak perusahaan (anggota holding).
Holding tambang bertujuan untuk
meningkatkan kapasitas usaha dan pendanaan, pengelolaan sumber daya mineral dan
batubara, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi dan meningkatkan
kandungan lokal serta efisiensi biaya sinergi.
Selain itu,
tujuan lain pembentukan holding adalah agar dapat menguasai 51 persen saham
Freeport yang telah sepakat didivestasikan untuk pemerintah Indonesia.
Dalam jangka pendek, holding yang akan
resmi disahkan 29 November mendatang itu akan segera melakukan serangkaian aksi
korporasi di antaranya pembangunan pabrik smelter grade alumina di Mempawah,
Kalimantan Barat, dengan kapasitas sampai dengan 2 juta ton per tahun; pabrik
Ferro Nickel di Buli, Halmahera Timur, berkapasitas 13.500 ton per tahun; dan
pembangunan PLTU di lokasi pabrik hilirisasi bahan tambang sampai dengan 1.000
MW. (SAM)
