Moneter.id
–
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati memastikan pencairan Tunjangan
Hari Raya (THR) sebesar Rp29,38 triliun kepada aparatur sipil negara (ASN) maupun
TNI/Polri akan dilakukan secara serentak paling lambat pada Jumat (15/5).
“PP-nya sudah dikeluarkan Presiden dan sudah
ditandatangani. PMK juga sudah keluar,” kata Sri Mulyani di Jakarta, Senin
(11/5/2020).
Menkeu memastikan THR ini akan diberikan kepada
seluruh pelaksana ASN dan TNI/Polri serta hakim dan hakim agung setara dengan
jabatan di bawah eselon dua.
“Jadi artinya pejabat eselon satu dan dua, atau
jabatan fungsional yang setara dengan eselon satu dan dua, serta pejabat negara
tidak mendapatkan THR,” katanya.
Ia memaparkan rincian alokasi THR tersebut yaitu untuk
aparatur sipil negara pusat dan TNI/Polri sebesar Rp6,77 triliun, pensiunan
Rp8,7 triliun dan aparatur sipil negara daerah Rp13,89 triliun.
“Kami sedang melakukan persiapan dengan seluruh
satker untuk eksekusi pembayaran THR,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Keuangan memastikan dari
pemangkasan THR bagi pejabat eselon satu dan dua maupun pejabat negara,
pemerintah dapat menghemat anggaran hingga Rp5,5 triliun.
Dana sebanyak Rp5,5 triliun itu akan dialokasikan
untuk belanja bidang kesehatan, bantuan sosial (bansos), dukungan UMKM, dan
mendanai program Kartu Prakerja untuk mengatasi dampak COVID-19.
