Moneter.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus memacu
pengoptimalan kapasitas produksi terpasang (utilisasi) di sektor industri guna
mengisi pasar domestik agar tidak tergerus produk impor. Seiring upaya
tersebut, kebijakan hilirisasi juga semakin digenjot agar dapat meningkatkan
nilai tambah bahan baku dalam negeri sehingga mampu mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional.
“Apalagi, pemerintah sedang mengkaji pembatasan impor
terhadap beberapa komoditas. Langkah substitusi impor ini tidak masalah
dijalankan apabila bahan baku tersebut ada dan mampu mencukupi kebutuhan di
dalam negeri,” kata Sekjen Kemenperin Haris Munandar di Jakarta, Selasa (28/8).
Namun, Haris menekankan, komoditas impor yang dibatasi
itu sebaiknya yang berorientasi kepada sektor hilir. “Jadi, bukan yang di hulu,
seperti bahan baku penolong dan barang modal. Pasalnya, bahan baku tersebut
untuk memenuhi kebutuhan proses produksi industri yang bertujuan pada
peningkatan nilai tambah di dalam negeri,” jelasnya.
Lebih lanjut, Kemenperin masih menunggu daftar 900
komoditas yang akan dibatasi impornya dari Kementerian Keuangan. “Nanti jika
sudah di-review bersama, khususnya
oleh kami, akan dilihat apakah sudah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi
industri,” imbuhnya.
Sekjen menyampaikan, jika aktivitas industri manufaktur
berjalan baik, diyakini membawa efek berantai positif yang luas bagi
perekonomian. Dampaknya itu antara lain penerimaan devisa dari eskpor sehingga
mampu mengurangi defisit neraca perdagangan.
Selanjutnya, Kemenperin aktif mendorong masuknya
investasi sektor industri yang dapat mensubstitusi produk impor. “Dengan adanya
upaya tersebut, berarti ada optimisme bisa menaikkan kinerja dan daya saing
industri nasional. Kami berharap industri subtitusi impor bisa berkembang
signifikan,” tegasnya.
Pada semester I/2018, sektor industri memberikan
kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan nilai investasi. Jumlah penanaman
modal dari kelompok manufaktur mencapai Rp122 triliun melalui 10.049 proyek
atau menyumbang 33,6% dari total nilai investasi sebesar Rp361,6 triliun.
Dari sumbangsih senilai Rp122 triliun tersebut, penanaman
modal dalam negeri (PMDN) berada di angka Rp46,2 triliun. Sedangkan, penanaman
modal asing (PMA) mampu menembus hingga USD5,6 miliar atau Rp75,8 triliun.
Sebelumnya, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto
menyatakan, suntikan dana investor menjadi kekuatan bagi perekonomian nasional,
terlebih lagi industri
menjadi penggerak utama dari target pertumbuhan ekonomi nasional. “Investasi ini juga kami yakini
dapat memperkuat struktur industri di Tanah Air dan bisa menjadi substitusi
bahan baku impor,” jelasnya.
Oleh karena itu, pemerintah terus bertekad menciptakan
iklim usaha yang kondusif sehingga memacu pertambahan penanaman modal di Indonesia, baik
itu bentuk investasi baru maupun perluasan usaha atau ekspansi.
“Pemerintah
saat ini telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk lebih mempermudah masuknya
investasi baik dari dalam maupun luar negeri,” ungkap Airlangga.
Langkah
strategis tersebut antara lain berupa optimalisasi pemanfaatan
fasilitas fiskal seperti tax holiday,
tax allowance, dan pembebasan bea
masuk impor barang modal atau bahan baku. “Bahkan, Kemenperin telah mengusulkan
skema super deductible tax untuk
industri yang melakukan kegiatan inovasi dan vokasi,” tuturnya.
Kemudian, pemerintah memperbaiki tata cara perizinan baik
yang dilakukan di tingkat pusat maupun di daerah. “Saat ini, sudah disiapkan
tata cara perizinan dengan menggunakan mekanisme Online Single Submission (OSS),” imbuhnya.
Selain itu, Kemenperin mendukung akselerasi
peningkatan kompetensi sumber daya manusia industri melalui program pelatihan
dan pendidikan vokasi.
(TOP)
