Di tengah mahalnya impor BBM dan subsidi yang terus membengkak, INDEF Green Transition Initiative melihat peluang elektrifikasi kendaraan serta cukai emisi sebagai solusi di dalam negeri.
“APBN kita harus menanggung subsidi yang begitu besar untuk BBM yang menghasilkan emisi tinggi. Sebaliknya kendaraan listrik, bukan hanya rendah emisi, namun juga menarik investasi dan mendorong target pertumbuhan ekonomi,” ungkap Imaduddin Abdullah, Direktur INDEF GTI dalam kegiatan Diskusi Publik berjudul “Energi Tahan, Fiskal Aman: Menuju Elektrifikasi Kendaraan Tanpa Boncos Anggaran” pada Kamis, 23 April 2026.
Sebagian besar subsidi BBM masih salah sasaran, oleh karenanya, reformasi subsidi yang lebih terarah serta percepatan elektrifikasi kendaraan menjadi krusial. “Sedikitnya 10% adopsi mobil listrik per tahun dapat menghemat subsidi BBM hingga Rp12,3 triliun lebih besar dari penghematan BBM kebijakan WFH yang saat ini berjalan,” jelas Imaduddin lebih lanjut.
Namun demikian, elektrifikasi kendaraan baru bisa berjalan dengan optimal jika level permainannya (playing field) sama dengan mobil BBM. Kajian INDEF tahun 2025 lalu menemukan bahwa subsidi yang diterima oleh mobil BBM selama ini mencapai rata-rata 15,5 juta per tahun, sementara mobil listrik hanya 2,3 juta per tahun.
“Maka sangat wajar jika negara menekan eksternalitas negatif dari emisi BBM ini melalui cukai emisi. Hal ini bukan hanya akan menekan konsumsi BBM yang sangat mahal, namun juga akan mengurangi beban subsidi, sehingga APBN kita menjadi lebih sehat, “ ungkap Imaduddin lebih lanjut.
Penerapan cukai emisi ini perlu dilakukan secara bertahap. Mulai dari rekognisi cukai emisi dalam kerangka regulasi, penetapan titik pungut ideal, hingga penerapan earmark atas pungutan tersebut.
“Earmark ini menjadi penting untuk mendorong elektrifikasi kendaraan serta transportasi publik secara luas. Dalam hitungan INDEF, potensinya mencapai Rp40,4 triliun per tahun,” ungkap Andry Satrio Nugroho, Head of Center of Industry, Trade, and Investment INDEF.
Selain itu insentif fiskal terbukti mendorong penetrasi kendaraan listrik dan menarik investasi ke Indonesia. Tercatat sudah ada USD 2,7 miliar investasi asing di ekosistem kendaraan listrik selama tiga tahun terakhir. Namun adopsinya masih tertahan karena harga awal kendaraan listrik yang terjual berkisar antara Rp400-700 juta jauh di atas daya beli mayoritas masyarakat yang berada di bawah Rp200 juta. Kondisi ini menunjukkan kendaraan listrik masih memerlukan kebijakan yang konsisten dan tidak menimbulkan mixed signals, seperti Permendagri 11/2026 yang berpotensi memperlambat transisi tersebut. Sebelumnya INDEF telah memberikan pandangan bahwa regulasi tersebut bertentangan dengan arahan Presiden Prabowo untuk elektrifikasi kendaraan nasional.
Trois Dilisusendi, Kepala Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan EBTKE, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, menyatakan bahwa pemerintah terus mendorong percepatan elektrifikasi kendaraan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan dan kemandirian energy nasional. Pemerintah telah mendorong pengembangan infrastruktur kendaraan listrik, seperti stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU). Namun demikian, adopsi kendaraan listrik masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan infrastruktur, serta nilai ekonomis kendaraan listrik. Ke depan, proses administratif dalam konversi kendaraan bermotor roda dua akan disederhanakan.
Di sisi lain, sektor transportasi menjadi salah satu penyumbang terbesar konsumsi energi, khususnya dari sepeda motor yang mendominasi kendaraan BBM. Hal ini memperkuat urgensi percepatan elektrifikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor BBM serta menekan beban energy nasional. Kolaborasi dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah, pelaku industri, akademisi, hingga masyarakat dinilai penting untuk memastikan transisi energi berjalan lebih cepat
