Pemerintah resmi meluncurkan program Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GWp pada Selasa (25/8/2026). Sebagai awal, pemerintah menargetkan 30 GWp tahun ini. INDEF GTI menilai target 30 GWp ilu bisa dimulai dari kawasan industri karena mampu memenuhi hampir separuh target awal. Namun, percepatannya masih terganjal sejumlah isu. Untuk mengurai hambatan itu, INDEF GTI menawarkan pendekatan Kawasan Energi Terbarukan atau Renewable Energy Zones.
Direktur INDEF Green Transition Initiative (GTI) Imaduddin Abdullah menilai konsep Renewable Energy Zones berpotensi untuk diintegrasikan ke kawasan industri, dengan mempertemukan potensi energi terbarukan dan kebutuhan energi industri dalam satu kawasan.
Kawasan industri memiliki sejumlah keunggulan, mulai dari ketersediaan lahan atau area, hingga konsentrasi permintaan listrik. Kawasan industri juga berpotensi menjadi simpul reindustrialisasi Indonesia. Peran ini semakin penting di tengah penurunan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB, dari 20,99 persen pada 2015 menjadi 19,07 persen pada 2025.
Potensi ekonominya mulai terlihat dari analisis awal INDEF GTI terhadap delapan delapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Integrasi kawasan dengan energi terbarukan berpotensi meningkatkan pertumbuhan PDRB agregat dari 5,95 persen menjadi 6,30 persen. Dampaknya berpotensi lebih besar apabila pendekatan serupa diterapkan secara lebih luas di KEK dan kawasan industri lainnya di Indonesia.
Ruang untuk memperluas dampak ekonomi tersebut terlihat dari besarnya potensi pengembangan PLTS di kawasan industri. Berdasarkan kajian INDEF GTI bersama Systemiq Indonesia pada 2026, dengan estimasi yang dilakukan oleh Systemiq, kawasan industri memiliki potensi PLTS hingga 21 GW. Total ini berasal dari sekitar 6-13 GW berasal dari dalam kawasan, lewat atap pabrik dan permukaan tanah dan air non-komersil yang menganggur. Sisanya, sebesar 7-8 GW, berasal dari lahan berdekatan untuk PLTS skala utilitas yang dipadukan baterai.
“Porsi 6-13 GW itu tergolong low hanging fruit karena bisa dikerjakan lebih dulu. Inisasi 100 GWp melalui pentahapan yang jelas membuat target pembangunan lebih jelas, namun realisasinya tetap membutuhkan upaya luar biasa dari berbagai pemangku kebijakan,” ucap Imaduddin Abdullah, di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Keunggulan kawasan industri, menurut dia, bertumpu pada berbagi hal. Kawasan dapat meminjamkan jaringan dan titik evakuasi dayanya untuk proyek energi terbarukan di lahan sekitar, lalu menyerap listriknya dengan harga diskon. Ini menekan biaya listrik proyek.
Keunggulan lainnya, kebutuhan industri manufaktur, smelter, dan pusat data juga menjadikannya pembeli alami. Mereka memikul biaya gangguan tinggi sehingga butuh pasokan bersih yang andal. Bagi penyewa yang terikat mekanisme karbon lintas batas (CBAM) dan komitmen iklim global, pasakan bersih sekaligus jadi syarat kepatuhan.
Namun, sejumlah tantangan masih mengganjal. Imaduddin menjelaskan, hambatan pertama adalah Wilayah Usaha yang terbatas dan perizinan yang berbelit. Banyak kawasan strategis mandek karena izin macet dan tata ruang bercelah, dan aturan terbaru justru memperketat. Berikutnya, kuota PLTS atap yang membatasi ruang gerak, dengan serapan jauh di bawah kuota. Lalu, ada juga persoalan pendanaan.
Sebagai solusi, INDEF GTI dan Systemiq Indonesia menawarkan konsep Kawasan Energi Terbarukan atau Renewable Energy Zones (REZ). Senior Direktur Systemiq Indonesia Batari Saraswati menjelaskan, melalui konsep tersebut sejumlah tahapan dapat disederhanakan dalam satu proses pengadaan dan pengembangan infrastruktur energi terbarukan dalam kawasan industri.
Tahap-tahap itu meliputi perencanaan yang disetujui di depan, jalur perizinan yang telah dibersihkan, paket pengadaan baku, paket jaringan dan lahan yang terkoordinasi, kerangka pembiayaan dan penurunan risiko, serta jangkar permintaan yang sudah ada.
INDEF GTI bersama Systemiq Indonesia menguji temuan itu lewat kunjungan lapangan ke tiga kawasan di Jawa Timur pada Selasa (10/8) hingga Rabu (11/8) lalu. Kawasan yang dikunjungi meliputi Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER), Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), dan Pasuruan Industrial Estate Rembang (PIER). Di lapangan, sejumlah kawasan sudah mulai memasang atau merencanakan pembangkit surya, dan permintaan energi bersih terus tumbuh. Namun potensi teknis dan kesiapan proyek belum selalu berlanjut ke pembangunan.
Di JIIPE, misalnya, pengelola kawasan sudah mengantongi Wilayah Usaha dan menjalankan PLTS atap sekitar 0,4 MWp sejak 2022. Pengelola juga merencanakan PLTS terapung 56 MWp pada 2027 dan berambisi menembus 148 MWp pada 2031. Meski begitu, persetujuan PLN, kajian dampak jaringan, kuota PLTS atap, dan kepastian operasi paralel dengan jaringan PLN masih mengganjal.
Selain itu, SIER dan PIER belum memiliki Wilayah Usaha, sehingga ruang geraknya dalam pengadaan energi terbarukan lebih sempit. Ketergantungan pada kuota PLTS atap membuat kepastian akses makin penting bagi keduanya.
“Dengan REZ, kawasan industri bisa jadi pintu masuk tercepat ke target 30 GWp tahun ini,” ujar Batari.
