Moneter.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus berperan aktif mewujudkan
“Indonesia Kuat” melalui peningkatan
produktivitas dan daya saing industri potensial di dalam negeri. Langkah
strategis ini diyakini mampu
menjadi
fondasi yang kokoh guna menopang pertumbuhan
ekonomi nasional di masa depan.
“Upaya yang dilakukan, antara
lain implementasi peta jalan Making
Indonesia 4.0, menekan defisit neraca perdagangan, pengembangan
perwilayahan industri, pengembangan kualitas SDM melalui pendidikan vokasi yang link and match dengan industri, dan pelaksanaan program e-Smart
IKM,” kata Sekretaris Jenderal Kemenperin Haris Munandar
ketika menjadi pembicara pada talkshow Rapat Kerja Nasional
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Jakarta, Kamis (20/9).
Haris menjelaskan, Making
Indonesia 4.0 dijadikan sebagai strategi untuk kesiapan memasuki era revolusi industri
generasi keempat. Ini juga menjadi salah satu agenda
pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian aspirasi besar dalam mewujudkan Indonesia berada pada jajaran
negara 10 ekonomi terbesar di dunia tahun 2030.
“Kesuksesan implementasi
Making Indonesia 4.0 diyakini
mampu mendorong pertumbuhan PDB riil sebesar 1-2 persen per tahun, sehingga
pertumbuhan PDB per tahun akan naik dari baseline
sebesar 5 persen menjadi 6-7 persen pada periode tahun 2018-2030,” paparnya.
Di dalam peta jalan tersebut,
terdapat lima sektor manufaktur yang tengah diprioritaskan pengembangannya dan
ditetapkan sebagai industri pionir yang siap memasuki era digital. Kelima
sektor itu adalah industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri elektronika, serta industri kimia.
“Lima sektor
industri prioritas itu sudah
mempunyai daya ungkit besar dalam hal penciptaan nilai tambah, perdagangan,
besaran investasi, dampak terhadap industri lainnya, serta kecepatan penetrasi
pasar,” tuturnya.
Haris melanjutkan, guna memperbaiki struktur perekonomian saat ini,
Kemenperin mengemban tugas menjaga
neraca perdagangan pada sektor industri. “Strategi kami dalam menekan defisit
neraca perdagangan antara lain memfasilitasi pemberian
insentif bagi industri berorientasi ekspor serta mempermudah
legalitas melalui Sistem Verifikasi dan Legalitas Kayu (SVLK) untuk
meningkatkan daya saing ekspor
produk kayu Indonesia,” sebutnya.
Kemenperin juga aktif mendorong
pengoptimalan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) terhadap beberapa proyek
infrastruktur yang sedang berjalan dan yang akan dilakukan, kemudian mendukung
pengurangan impor BBM solar dengan mengimplementasikan mandatory pengunaan Biodiesel 20 (B20), serta upaya pengendalian
impor barang konsumsi yang terfokus pada rencana kenaikan PPh Pasal 22.
“Selain itu, strategi lainnya dari Kemenperin, yakni percepatan
pengembangan dan penyebaran industri di
luar Pulau Jawa. Misalnya, melalui penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
(WPPI), pengembangan kawasan peruntukan industri, pembangunan kawasan industri,
dan pembangunan sentra
Industri kecil dan menengah (IKM) di kabupaten atau kota,” ungkapnya.
Berdasarkan catatan Kemenperin,
selama periode tahun 2015-2017, sebanyak 10 kawasan industri telah beroperasi.
Sementara, tahun ini sudah ada tiga kawasan industri yang beroperasi, dan tahun
depan akan ada lima kawasan industri yang beroperasi. Sehingga
pada periode tahun 2015-2019 direncanakan akan ada 18 kawasan industri baru yang telah
beroperasi.
Mengenai pembinaan dan pengembangan SDM, Haris menyampaikan, Kemenperin telah melaksanakan
program pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kompetensi dan link and match dengan industri.
Untuk program pendidikan vokasi link and match antara Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) dengan industri, hingga saat ini, Kemenperin sudah menggandeng
sebanyak 608 industri dan 1.753 SMK.
Bahkan,
di seluruh SMK, Politeknik dan Akademi Komunitas di
lingkungan Kemenperin, juga telah dilengkapi sarana workshop, laboratorium, teaching factory, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP),
dan Tempat Uji Kompetensi (TUK).
“Jadi, para lulusan kami itu
selain menjadapat ijazah, juga mendapatkan
sertifikat kompetensi. Jumlah lulusan per tahun sebanyak 5.000 orang per tahun.
Selain itu, pengembangan SMK dan Politeknik di Kemenperin ke depannya akan di
arahkan menuju pendidikan dual system,” terangnya.
Terkait pelaksanaan program
e-Smart IKM, sejak diluncurkan pada awal 2017 hingga saat ini, jumlah pelaku
IKM yang terlibat dalam kegiatan worskhop e-Smart IKM sebanyak 4.000 orang. Potensi program e-Smart IKM masih sangat besar dan
terus berkembang seiring dengan semakin banyaknya pelaku IKM yang menggunakan
platform digital.
“Nilai transaksi e-commerce
dari para peserta tersebut, sampai saat ini sudah mencapai Rp300 triliun.
Komoditas yang mendominasi, yakni logam sebesar 48,26 persen, kemudian fesyen
30,72 persen, serta makanan dan minuman 14,01 persen,” imbuhnya.
(TOP)
