MONETER
– Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berencana menerbitkan
aturan pajak natura pada Juni 2023 mendatang. Pajak natura merupakan pajak yang
dikenakan kepada fasilitas natura atau barang-barang pemberian kantor kepada
karyawan.
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menjelaskan pajak
natura lebih menekankan nilai kepantasan yang diterima pekerja atau pegawai
dari perusahaan. Artinya, tidak semua alat kerja akan dikenakan pajak natura.
“Natura ini kan ada yang memberi dan menerima. Jenisnya sudah
ada. Alat kerja tidak akan dikenakan pajak, tapi ada semacam batasan,” ujar
Suryo di Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Jelas Suryo, pembahasan mengenai pajak natura masih dalam
proses. “Dan detail pajak natura akan disampaikan belakangan,” paparnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis daftar
fasilitas natura yang dikecualikan dari pajak penghasilan (PPh) atau tidak
dipungut pajak.
Daftar tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP)
Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
yang diteken oleh Presiden pada 20 Desember 2022.
Dalam aturan tersebut, terdapat sejumlah fasilitas natura
yang tak dikenakan pajak PPh. Pertama,
makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai.
Kedua,
natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah terpencil yang secara
ekonomi mempunyai potensi layak dikembangkan atau tertinggal.
Ketiga,
natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja terkait
keamanan, kesehatan, dan/atau keselamatan pegawai yang diwajibkan oleh
kementerian/lembaga berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Keempat,
natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu. Terkait
ketentuan itu, pemerintah tidak memberikan detail terperinci dalam PP mengenai
nilai atau batasan fasilitas natura dan/atau kenikmatan yang akan dikenakan
pajak natura.
