Moneter.id – Kementerian
Pariwisata (Kemenpar) bersama instansi terkait dan stakeholder pariwisata
menyiapkan sejumlah rencana aksi untuk mempercepat pemulihan (recovery) sektor
pariwisata di sekitar Banten dan Lampung Selatan yang terkena musibah tsunami
Selat Sunda pada 22 Desember 2018 yang lalu.
Rencana aksi
akan difokuskan untuk pemulihan sumber daya manusia (SDM) dan Kelembagaan
kepariwisataan, strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena
dampak, serta pemulihan destinasi pariwisata yang terdampak. Diproyeksikan aksi
pemulihan akan berlangsung dalam tiga bulan (11 Januari-12 April 2019) kemudian
dilanjutkan dengan program normalisasi pada 9 bulan (12 April hingga 31
Desember 2019) ke depan.
Kepala Biro
Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti mengatakan, masing-masing deputi di
Kemenpar telah menyiapkan rencana aksi pemulihan dan akan dikoodinasikan dengan
berkoordinasi instansi terkait dan pelaku bisnis pariwisata.
“Rencana aksi
ini akan dikoordinasikan dalam Rakor Strategi Pemulihan Sektor Pariwisata Pasca
Tsunami Selat Sunda di Hotel Marbella Anyer pada Jumat besok (11/01) dan dibuka
oleh Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya,” kata Guntur Sakti di Jakarta,
Rabu (09/01).
Guntur Sakti
yang juga sebagai Ketua Tim Crisis
Center menjelaskan, semua rencana aksi untuk mempercepat recovery pariwisata
pasca tsunami Selat Sunda akan dibahas dan dikordinasikan bersama-sama dengan
Pemda Banten dan Lampung serta instansi terkait lainnya, termasuk usulan dari
industri pariwisata di kedua wilayah yang terkena dampak.
“Di antara
rencana aksi pemulihan tersebut perlu ada relaksasi bagi industri pariwisata.
Menpar Arief Yahya telah mengusulkan kepada Otoritas Jasa Keuanangan (OJK) dan
pihak terkait untuk memberi relaksasi di bidang keuangan termasuk cicilan ke
bank. Ini sebagai salah satu aksi yang juga dilakukan di Bali dan Lombok ketika
terkena musibah bencana gempa beberapa waktu lalu,” kata Guntur
Sakti.
Sementara itu
M. Ichsanuddin, Deputi Komisioner OJK Bidang Industri Keuangan dan Non Bank
(IKNB) II menjelaskan, OJK tengah mempertimbangkan kebijakan keringanan bagi para debitur terdampak bencana Tsunami
Selat Sunda.
“Kemungkinan
ada relaksasi. Kalau di perusahaan pembiayaan tempat kami biasanya relaksasi
itu di antaranya untuk angsuran jangan ada denda dulu yang berlangsung 3 hingga 24 bulan,” katanya.
M.
Ichsanuddin mengatakan kebijakan pemberian perlakuan khusus tersebut sebelumnya
telah diterapkan terhadap kredit dan pembiayaan syariah perbankan, debitur,
atau proyek yang berada di lokasi bencana alam gempa di Palu, Sulteng.
OJK telah
berkoordinasi dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) untuk
melakukan pendataan terdapat perusahaan pembiayaan yang terkena dampak bencana
tsunami Selat Sunda.
Menurut data
APPI per 28 Desember 2018 ada sebanyak 15.222 debitur dengan potensi kerugian
sebesar Rp 707,86 miliar atau sebesar 23,81% dari total piutang pembiayaan di
wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lampung Selatan, Tenggamus dan Pesawaran.
“Pada umumnya kerugian itu pada aset kendaraan,”kata M. Ichsanuddin.
M.
Ichsanuddin menjelaskan, musibah tsunami Selat Sunda di Banten mempunyai
potensi klaim asuransi sebesar Rp 15,9 triliun, namun seberapa besar yang dapat
direalisasikan masih dikaji oleh OJK.
“Pengalaman selama ini dari 10 daerah terkena bencana di Tanah Air, klaim aruansi terbesar terjadi di Padang
mencapai 78,3% (Rp 1,4 triliun terealisasi Rp 1,2 triliun) dan Aceh sebesar 77%
(dari Rp 950 miliar terealiasi Rp 746 miliar).
Sementara, dalam
masa recovery Kemenpar menyiapkan 23 kegiatan yang berlangsung di dalam negeri
dan mancanegara (20 kegiatan di Tanah Air dan 3 kegiatan di Malaysia).
“Kita menyiapkan sejumlah aksi dalam
mendukung strategi promosi destinasi pariwisata yang tidak terkena dampak
tsunami Selat Sunda yang terbagi dalam
23 kegiatan,” kata Adella Raung Asdep Pengembangan Pemasaran I Regional II
Kemenpar.
Adella Raung
menjelaskan, fokus pada pemulihan destinasi tidak terdampak di Banten dan
Lampung Selatan tersebut dalam upaya menumbuhkan kepercayaan wisatawan
mancanegara (wisman) dan wisatawan nusantara (wisnus) untuk berkunjung ke
pesisir Pantai Selat Sunda.
“Kami akan
menggunakan strategi BAS (Branding, Advertising, dan Selling. Di amtaranya
melakukan Branding #ExcitingBanten #TheTreasureOfSUmatra, Advertising di
seluruh platform media serta merchandise
(bahwa tidak semua area Banten dan Lampung terdampak), serta selling di event
pariwisata, famtrip, dan roadshow penjualan pariwisata,” kata Adela Raung.
Sekjen PHRI
Kosmian Pudjiadi mengatakan, strategi promosi pada destinasi pariwisata yang
tidak terkena dampak akan mempercepat pemulihan pariwisata Banten. “Anyer
sebagai destinasi yang tidak terkena dampak harus gencar dipromosikan kembali
untuk mempulihkan kepercayaan wisatawan terhadap pariwisata pantai di Banten,”
kata Kosmian Pudjiadi.
Hal senada
juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten Neng Nurcahyati dan Kadis Pariwisata Lampung Budi Harto bahwa
Carita dan Anyer merupakan ikon pariwisata Banten harus segera dipulihkan
kembali. “Kedua daerah wisata ini tidak terkena dampak tsunami,” kata Neng
Nurcahyati.
Sementara itu
dalam upaya mempercepat pemulihan pariwisata Banten dan Lampung, Kepala Pusat
Gempa Bumi dan Tsunami Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG)
Rahmat Triyono menegaskan, kepeceryaan
kepada wisatawan harus ditingkatkan antara lain dengan memberikan informasi
mitigasi bencana lebih cepat dan akurat.
“Dalam upaya
memberikan informasi yang cepat dan akurat BMKG telah memang early warning
water level di perairan Banten dan Lampung Selatan, memasang 4 alat simograf di
sekitar Gunung Krakatau, serta radar di pesisir pantai. Peralatan modern ini
akan memberikan informasi lebih cepat dan akurat untuk disampaikan kepada
masyarakat maupun industri pariwisata,” kata Rahmat Triyono.
