Moneter.co.id – Himbara atau Himpunan Bank Milik Negara menegaskan siap mengimplementasikan sistem Gerbang
Pembayaran Nasional (GPN) atau ‘National
Payment Gateway’ yang diresmikan oleh Bank Indonesia (BI).
Ketua
Himbara Maryono mengatakan, menindaklanjuti peluncuran GPN, bank-bank BUMN
telah siap melakukan pendistribusian kartu debit berlogo Garuda Merah.
Rencananya awal Januari 2018 kartu debit tersebut sudah bisa dibagikan kepada
para nasabah.
“Saya kira Himbara sudah siap
mengimplementasikan GPN. Kita terus sesuaikan untuk perubahan kartu, karena
perubahan logo akan disesuaikan seperti keinginan BI. Karena itu kartunya akan
satu dan bisa dilakukan di semua bank termasuk Himbara,” katanya di Jakarta,
Rabu (06/12).
Maryono
yang juga Direktur Utama BTN ini menjelaskan, meski dengan diberlakukannya GPN
tarif transaski hanya dikenakan satu persen dari sebelumnya 2-3 persen, namun
hal ini tidak akan menurunkan keuntungan bank. “Dengan adanya
penurunan tarif ini, akan membuat transaksi masyarakat menggunakan kartu debit
meningkat signifikan,” ujarnya.
Sementara itu,
Direktur BTN, Adi Setianto mengungkapkan implementasi GPN sangat membantu dalam
mendorong peningkatan transaksi nontunai. Pasalnya, saat ini pembayaran tunai
masih menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia untuk melakukan transaksi
pembayaran.
Berdasarkan
data saat ini, 85 persen transaksi di tanah air masih dilakukan secara tunai,
padahal 36 persen masyarakat saat ini sudah memiliki account number di bank,
namun transaksi non tunai masih dikisaran 10 persen.
“Sudah saatnya seluruh pihak yang
terlibat dalam alur transaksi di Indonesia untuk berkolaborasi menuju
masyarakat non tunai,” urainya.
Menurut
Adi, implementasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) perlu dilaksanakan, karena
transaksi tunai memiliki beberapa kelemahan, seperti tingginya biaya
pengelolaan uang, kurang efisien untuk bertransaksi dan tidak tercatat secara
sistem.
Kemudian, lanjut
Adi perubahan gaya hidup yang menuntut kecepatan dan kemudahan, serta praktis
dan transparan dalam proses transaksi hanya cocok dilakukan secara nontunai.
“Model transaksi non tunai
diyakini akan menciptakan sistem pembayaran yang lebih efisien sehingga dapat
mendukung kelancaran perekonomian nasional,” ungkapnya.
Lebih
lanjut, dalam menghadapi sistem cashless
payments, sangat diperlukan sistem keamanan yang handal dan up to date dalam menangkal serangan dari
hacker yang memiliki tujuan jahat.
Mengingat sistem cashless payments berbasis server dan database, maka sistem ini
sangat rentan terhadap pencurian dari hacker.
“Bank
sebagai lembaga yang menyimpan uang memiliki sistem security yang dapat
dihandalkan, namun bagaimana dengan layanan pembayaran non tunai dari non bank?
Hal inilah yang perlu mendapat perhatian seluruh pemangku kepentingan agar
sistem cashless payments berjalan
dengan baik di Indonesia,” ujar Adi.
Selain itu, kesuksesan sistem cashless payments juga turut dipengaruhi
oleh peran serta pemerintah baik dari tingkat pusat, provinsi, maupun
kota/kabupaten.
Kondisi saat
ini, telah banyak pemerintah daerah yang telah sadar mulai mencanangkan program
smart city dimulai dari pembayaran
pajak via online hingga pemanfaatan prepaid
card untuk pembayaran jasa transportasi umum.
“Untuk
pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia, sosialisasi dan penggunaan
sistem cashless payments sudah
sewajarnya juga dilakukan di luar Pulau Jawa sehingga turut membantu
perkembangan ekonominya,” pungkas Adi. (SAM)
