Moneter.id – Pengawasan terhadap pelaku usaha di berbagai daerah harus lebih diperketat agar mereka bisa
mendaftarkan seluruh pegawai atau orang-orang yang bekerja di perusahaan mereka
sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Wakil
Ketua Komisi IX DPR RI Putih Sari dalam keterangan resminya
di Jakarta, (17/7).
“Pengawasan harus dilakukan secara lebih
intens agar mereka mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan,” kata Putih Sari.
Menurut Putih, dalam rangka memperluas
peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka perlu dibuat regulasi yang mengikat agar
berbagai rekomendasi yang telah diberikan juga dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar.
“Dengan adanya payung hukum yang mengikat, maka persoalan seperti
penyaluran CSR juga akan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi peserta BPJS
Ketenagakerjaan,” paparnya.
Sementara, Anggota Komisi IX DPR RI Irma Suryani menginginkan BPJS
Ketenagakerjaan dapat memperbanyak program “jemput bola” dalam rangka
memperbesar cakupan dari kepesertaannya.
“Saya mendorong BPJS Ketenagakerjaan
terus mensosialisasikan program yang bermanfat bari peserta sehingga mereka
tertarik untuk menjadi peserta. Harus jemput bola dong,” kata Irma
Suryani.
Untuk itu, Irma Suryani juga mengutarakan
harapannya agar BPJS Ketenagakerjaan dapat terus melakukan sosialisasi kepada
masyarakat terkait manfaat menjadi peserta dari BPJS Ketenagakerjaan.
“Hingga saat ini sudah 56% pekerja yang layak dan memenuhi syarat dalam menjadi peserta BPJS
Ketenagakerjaan,” kata Dirut BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto.
Agus mengatakan capaian itu sudah melampaui
target peta jalan (road map) yang disepakati. “Bahkan, jika dibandingkan
rata-rata kepesertaan di dunia yang sekitar 40 persen, capaian Indonesia sudah
jauh di atas rata-rata,” pungkasnya.
