Moneter.co.id – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko,
Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya, dan Kepala SKK
Migas Amien Sunaryadi bertemu untuk mematangkan rencana penerapan sistem
manajemen pencegahan korupsi berstandar internasional, yang sudah diadopsi ke
dalam sistem standardisasi nasional Indonesia di Gedung Bina Graha, Jakarta,
Jumat, (23/02)
Ketiga lembaga ini sepakat menjadi ujung
tombak terdepan dalam penerapan sistem pencegahan korupsi, guna mendorong
terciptanya sistem manajemen antikorupsi di lingkungan lembaga pemerintahan.
Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam
hal investasi dan ekspor.
SKK Migas akan menjadi salah satu lembaga
yang mengawali penerapan SNI ISO 37001 di lingkungan lembaga pemerintahan,
selain Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Balai Besar Karantina Makassar.
Amien mengatakan, bagaimana lembaga yang
dipimpinnya menghadapi persoalan korupsi dan belum memiliki instrumen yang
teruji untuk menghindari praktik suap-menyuap yang terjadi di lingkungan
industri migas.
“Saya masuk di SKK Migas tiga tahun lalu, dan
lembaga ini pernah menghadapi persoalan korupsi di masa lalu. SKK Migas
melihat, ketiadaan sistem pencegahan menimbulkan efek kerusakan yang lebih
besar. Selama ini, tindakan suap-menyuap selalu dikaitkan dengan istilah
‘merugikan keuangan negara’. Padahal, efek yang ditimbulkan dari praktik
tersebut berpotensi menghasilkan kerugian yang jauh lebih besar. Risiko paling
awal adalah suap-menyuap yang nilainya kecil,” ujar Amien.
Namun, kata Wakil Ketua KPK periode
2003-2007 itu, dari praktik ini keputusan-keputusan yang diambil dengan
dilatarbelakangi praktik suap, sudah pasti akan menimbulkan kerusakan yang jauh
lebih besar.
Amien menambahkan, di lingkup kerja SKK Migas
terdapat lebih dari 5.000 perusahaan dan kontraktor migas, dengan nilai tidak
kurang dari Rp300 triliun. Dengan omzet yang sedemikian besar, tidak heran jika
industri ini menjadi salah satu sektor yang menjadi sasaran praktik-praktik
penyuapan.
“Dua sektor yang terbesar yang sangat rawan
memunculkan praktik korupsi dan penyuapan adalah migas dan konstruksi,” tambah
Amien.
Peningkatan investasi di sektor migas semakin
dibutuhkan seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia pada awal 2018
hingga berada di level US$ 60-an per barel harus segera direspons pemerintah
karena berpotensi mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017.
Menurut Kementerian Perekonomian, defisit
neraca perdagangan Indonesia terjadi lebih karena sektor migas. Badan Pusat
Statistik (BPS) mencatat adanya defisit perdagangan sebesar US$270 juta di
Desember 2017. Defisit tersebut bersumber dari sektor migas sebesar US$1,04
miliar. Sementara untuk nonmigas tercatat surplus US$774,7 juta.
Salah satu penyebab utama defisit di sektor
migas adalah tidak seimbangnya antara konsumsi dengan produksi migas Indonesia.
Pertumbuhan konsumsi meningkat pesat seiring dengan kenaikan jumlah kepemilikan
kendaraan bermotor. Sedangkan produksi migas masih terhambat karena faktor
rendahnya investasi.
“Konsumsi BBM kita itu per hari sekitar 1,8
juta barel per hari, sedangkan produksinya hanya sekitar 800 ribu barel. Setiap
hari, kita impor kurang lebih sekitar 1 juta barel,” kata Amien.
Di sisi lain, Pemerintah melakukan penawaran
atas 26 wilayah kerja Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Meski
banyak pihak yang masih tertarik, namun KKKS mengakui bahwa penawaran yang
dilakukan oleh Pemerintah Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain masih
kalah menarik.
Padahal, Pemerintah telah memangkas lebih
dari 100 peraturan terkait minerba & migas untuk menarik investasi, namun
secara berturut-turut dari tahun 2015, 2016, dan 2017 capaian investasi berada
di bawah sasaran.
Target investasi sektor hulu minyak dan gas
bumi (migas) tahun 2018 naik 35% dibandingkan realisasi tahun 2017. Salah satu
pengaruhnya adalah tren kenaikan harga minyak. Target investasi tahun 2018
berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) adalah US$12,6 miliar atau Rp168
triliun. “Kami menerapkan ISO 37001 karena memang organisasi kami membutuhkan,”
ucap Amien.
Harapannya, kata Amien, penerapan ISO ini
akan menurunkan risiko bisnis migas dan menarik investor di sektor hulu. Dengan
naiknya investasi di sektor hulu migas, lifting minyak di Indonesia diharapkan
dapat meningkat, karena sumbernya tersedia.
Sementara itu, Kepala BSN Bambang Prasetya
menyatakan, SNI ISO 37001 merupakan standar manajemen internasional yang
membantu suatu organisasi untuk mewujudkan tatakelola organisasi yang
profesional, akuntabel, patuh, dan transparan. ISO ini setara dengan Quality
Management System 9001 yang sudah banyak diadopsi oleh banyak perusahaan bisnis
maupun pemerintahan.
Bambang menjelaskan, bulan Desember 2016 lalu,
BSN sudah meluncurkan SNI ISO 37001. Indonesia adalah salah satu negara
terdepan yang mengadopsi sistem ini. Di Asia, Indonesia adalah negara yang
mengadopsi setelah Singapura, lebih dahulu daripada Malaysia dan Tiongkok.
“Sejak diimplementasikan, sejak Januari 2018
sudah ada dua organisasi yang menerapkan SNI ISO 37001,” kata Bambang.
“Dengan adanya rencana SKK Migas menerapkan
SNI ISO 37001, gemanya tentu akan lebih besar karena SKK Migas dapat menjadi
role model bagi penerapan sistem ini pada lingkup industri migas. Sistem ini
juga akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan dapat menjadi instrumen
untuk melindungi organisasinya dari gangguan suap-menyuap di lapangan,” kata
Bambang.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan
Moeldoko menegaskan, niat untuk melakukan korupsi akan muncul ketika ada
kelonggaran. Jika ada sistem yang kokoh, instrumen yang kuat, salah satunya
dengan implementasi SNI ISO 37001 ini.
“Kantor Staf Presiden siap untuk menjadi jembatan
bagi berjalannya implementasi di lingkungan kementerian dan lembaga. Berkaitan
dengan implementasi oleh SKK Migas misalnya, kementerian yang akan diajak untuk
mematangkan adalah Kementerian ESDM,” ujar Moeldoko
Moeldoko menggarisbawahi, bahwa tujuan akhir
dari impementasi SNI ISO 37001 ini adalah peningkatan daya saing Indonesia di
mata dunia internasional dan kelayakan Indonesia untuk menjadi negara tujuan
investasi.
Untuk itu, KSP, kata Moeldoko, akan mengawal
secara penuh rencana SKK Migas menjadi ujung tombak penerapan sistem manajemen
antikorupsi SNI ISO 37001. Rencananya, implementasi di SKK Migas ini akan
dijalankan mulai bulan Maret 2018 mendatang.
(TOP)
