Moneter.id – Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa belanja negara hingga
semester I/2020 meningkat 3,3 persen (yoy) yaitu sebesar Rp1.068,9 triliun dari
Rp1.034,7 triliun pada periode sama tahun 2019.
“Realisasi Rp1.068,9 triliun tersebut merupakan 39
persen dari target perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 yaitu Rp2.739,2
triliun,” kata Sri Mulyani, Kamis (9/7/2020).
Katanya, bahwa dari sisi belanja negara ada kenaikan
sekitar Rp125 triliun dari Perpres 54/2020 atau dari APBN awal terjadi kenaikan
Rp200 triliun sendiri menjadi Rp2.739,2 triliun pada Perpres 72/2020.
Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari
realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp668,5 triliun yang tumbuh 6 persen
dari periode sama 2019 yakni Rp630,8 triliun dan 33,8 persen dari target
perubahan APBN dalam Perpres 72/2020 Rp1.975,2 triliun.
Lalu, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp400,4
triliun yang terkontraksi hingga 0,9 persen dibanding periode sama tahun lalu
Rp403,9 triliun dan telah mencapai 52,4 persen dari target perubahan APBN dalam
Perpres 72/2020 sebesar Rp763,9 triliun.
Belanja pemerintah pusat ditunjang oleh belanja K/L Rp350,4 triliun
yang tumbuh 2,4 persen dibanding periode sama 2019 yaitu Rp342,4 triliun dan
belanja non K/L Rp318,1 triliun atau tumbuh 10,3 persen dibanding Juni 2019
Rp288,4 triliun.
Realisasi belanja K/L tumbuh karena pada semester I
K/L melakukan refocusing dan realokasi serta penyiapan beberapa program untuk
menangani dampak COVID-19 sehingga diharapkan pada semester II akan terjadi
percepatan penyerapan.
Belanja K/L secara rinci terdiri dari belanja pegawai
Rp114,1 triliun, belanja barang Rp99,2 triliun, belanja modal Rp37,7 triliun,
dan bantuan sosial Rp99,4 triliun.
Realisasi belanja bansos tumbuh 41 persen dari Rp70,5
triliun pada semester I 2019 menjadi Rp99,4 triliun semester I tahun ini karena
untuk mendukung kebijakan jaring pengaman sosial dalam rangka penanganan
COVID-19.
Realisasi program bansos yang mengalami peningkatan
adalah Kartu Sembako/BPNT yaitu hingga 130,3 persen dari Rp8,9 triliun pada
2019 menjadi Rp20,5 triliun untuk tahun ini.
Kemudian PBI JKN meningkat 16,5 persen dari Rp24,3
triliun pada tahun lalu dan telah dibayar 11 bulan menjadi Rp28,3 triliun tahun
ini dan telah dibayar tujuh bulan.
Sementara itu realisasi TKDD yang mencapai 52,4 persen
dari target dalam Perpres 72/2020 Rp763,9 triliun dipengaruhi oleh realisasi
DBH yang mencapai 48,1 persen, DAU 58,9 persen, DAK Fisik 9,9 persen, DAK
NonFisik 55,4 persen, Dana Desa 56,5 persen, serta DID, OTSUS, dan DIY 39,1
persen.
Penyaluran DAK Fisik yang lebih tinggi yaitu Rp5,3
triliun pada semester I 2020 dari Rp5 triliun pada periode sama tahun lalu
karena adanya relaksasi penyaluran bidang kesehatan untuk penanganan COVID-19
dan peningkatan kinerja daerah dalam menyelesaikan kontrak.
Penyaluran DAK Nonfisik lebih tinggi yakni dari Rp61,4
triliun pada semester I 2019 menjadi Rp71,4 untuk semester I tahun ini karena
adanya percepatan penyaluran TPG PNSD dan Tamsil guru PNSD yang mencapai 55,1
persen dan 36,6 persen lebih baik dari tahun sebelumnya.
Realisasi penyaluran Dana Desa ke rekening kas desa
pada 2020 lebih tinggi dibanding tahun lalu karena penyalurannya langsung ke
rekening desa yaitu telah tersalur Rp40,2 triliun atau 56,5 persen dari pagu
Rp71,2 triliun.
Sementara itu, realisasi BLT Dana Desa hingga 30 Juni
2020 sebesar Rp5,5 triliun kepada 6,5 juta KPM dari total alokasi Rp31,8
triliun dengan target 11 juta KPM.
