Moneter.id – Menteri Pariwisata Arief Yahya meminta pemimpin daerah di
kawasan Danau Toba memaksimalkan anggaran pengembangan tambahan sebesar Rp 2,2
triliun yang diberikan pemerintah pusat di tahun 2020. Sehingga menjadikan
kawasan Danau Toba semakin baik dan mendatangkan wisatawan mancanegara dengan
jumlah besar untuk mendapatkan devisa bagi tanah air.
“Perhatian dari Pemerintah Pusat harus menjadi momentum
bagi kepala daerah di sekitar Danau Toba untuk membangun kawasan yang
rencananya akan dikunjungi Presiden Joko Widodo hari ini, Senin (29/7),” ucap Menpar
Arief, Minggu (28/7) malam.
Pemerintah sebelumnya mengalokasikan anggaran sebesar Rp
6,4 triliun untuk empat destinasi ‘Super Prioritas’. Dari empat destinasi
tersebut, Danau Toba mendapatkan kucuran Rp 2,2 triliun, terbesar dari tiga
destinasi super prioritas lainnya yakni Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
“Dari pertama kali saya ke Danau Toba, muncul tagline
‘Bersatu Untuk Danau Toba’. Dan hingga saat ini tetap saya rasakan. Para Bupati
saya harap bisa menangkap momentum perhatian yang diberikan Pak Presiden,” kata
Menpar Arief Yahya.
Menpar menjelaskan, pengembangan kawasan Danau Toba
didasarkan pada tiga faktor utama. Yakni atraksi, aksesibilitas dan amenitas
(3A). Dari sisi atraksi, pengembangan dilakukan dengan mengacu pada standar
kualifikasi sertifikasi UNESCO Global Geopark (UGG).
“Saat ini sedang diproses aplikasi UGG, ditargetkan tahun
ini akan tersertifikasi. Kemudian akan dibangun 16 Geosite yang tersebar di
seluruh kabupaten di sekitar Danau Toba,” kata Menpar.
Untuk aksesibilitas, Menpar mengatakan Bandara Silangit
di Siborong-borong harus terus ditingkatkan. Yang dahulu hanya berkapasitas 100
ribu kunjungan per tahun, sekarang diminta agar kapasitas ditingkatkan menjadi
500 ribu per tahun.
“Target kunjungan wisman Danau Toba dan Provinsi Sumatra
Utara, ditetapkan sebesar 1 juta Wisman. Pada tahun 2018 jumlah pengunjung
Silangit sendiri sudah mencapai 420 ribu dan diproyeksikan segera tembus ke 500
ribu di tahun 2019,” kata Menpar.
Selain aksesibilitas udara, aksesibilitas di perairan
juga harus terus dikembangkan. Pihak Kementerian Perhubungan sudah membangun
empat dermaga, dan didukung dua kapal penyeberangan yaitu KMP Ihan Batak yang
saat ini sudah beroperasi dan satu lagi akan menyusul di tahun ini.
“Untuk pengembangan tol sendiri yang saat ini sudah
sampai Tebing Tinggi, rencananya dilanjutkan ke Siantar, Parapat hingga
Tapanuli Tengah,” kata Menpar.
Dari sisi amenitas, Menpar mengatakan, saat ini di Danau
Toba baru memiliki satu kawasan Lahan Zona Otorita Pariwisata Danau Toba seluas
386 hektare yang ada di bawah koordinasi Badan Otorita Pariwisata Danau Toba
(BOPDT). Di kawasan tersebut telah dikembangkan amenitas nomadic tourism ‘The Kaldera Toba Nomadic Escape’.
Rencananya juga akan dilakukan groundbreaking hotel dan resort di area Danau Toba yang akan
dilakukan pada akhir 2019 dengan nilai investasi sebesar Rp 7 Triliun.
“Silakan, para Bupati yang punya kawasan segera
disampaikan, bila lahan tersebut clean
and clear seperti di Mandalika saya jamin investor akan datang,” kata
Menpar Arief.
Menpar berharap para Bupati memiliki komitmen untuk
sama-sama menjadikan pariwisata sebagai leading
sector. Karena sudah terbukti bahwa pariwisata relatif lebih mudah, murah,
dan cepat untuk menghasilkan devisa dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
“Rata-rata pertumbuhan PAD di delapan Kabupaten sekitar
Danau Toba adalah sebesar 79%. Hal itu lantaran tumbuhnya sektor Pariwisata.
Industri yang bergerak di bidang servis penghasilanya pasti tinggi, contoh
Singapura dan Doha. Sektor Pertanian boleh, namun lebih bagus bila dikemas
dengan pariwisata, tidak berdiri sendiri sebagai komoditas,” pungkas Menpar
Arief.
