Moneter.id – Jakarta
– Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membidik pendapatan negara dalam
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 naik sebesar Rp21
triliun menjadi Rp2.802,3 triliun dari Rp2.781,3 triliun.
“Dengan kenaikan ini, kita
mendapatkan 21 triliun sebagai penerimaan tambahan dalam postur RAPBN kita,”
kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di
Jakarta, Kamis (7/9/2023).
Menkeu menjelaskan, kenaikan
target tersebut terdiri dari Rp2 triliun pendapatan pajak yang didapatkan dari
berubahnya indikator asumsi ekonomi makro dan pelaksanaan Undang-undang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Rp19 triliun dari perubahan target
penerimaan negara bukan pajak (PNBP) 2024.
Dengan demikian, total
target pendapatan pajak yang sebelumnya diproyeksikan mencapai Rp2.307,9
triliun kini naik jadi Rp2.309,9 triliun.
Target pendapatan pajak
tersebut terdiri dari asumsi penerimaan perpajakan, terutama PPn dan PBB, yang
naik dari Rp1.986,9 triliun jadi 1.988,9 triliun, dan penerimaan pabean sebesar
Rp321 triliun.
Kemudian, target PNBP 2024
yang naik sebesar Rp19 triliun menjadi Rp492 triliun dari Rp473 triliun terdiri
dari PNBP yang berasal SDA migas yang naik sebesar Rp5,2 triliun, dan kenaikan
PNBP yang berasal dari sumber non-migas sebesar Rp13,8 triliun.
Selain itu, Menkeu juga
memaparkan dua indikator asumsi ekonomi makro RAPBN 2024 yang berubah, yakni
target produksi minyak bumi (lifting) yang menjadi 635 ribu barel per hari dari
usulan pemerintah sebelumnya yaitu 625 ribu barel dan peningkatan asumsi harga
Indonesia Crude Price (ICP) menjadi 82 dolar AS dari 80 dolar AS.
Sedangkan, indikator asumsi
ekonomi makro lainnya tidak berubah, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,2 persen;
inflasi 2,8 persen; suku bunga SBN 10 tahun pada 6,7 persen; dan nilai tukar
rupiah sebesar Rp15 ribu per dolar.
Sementara itu, Ketua Badan
Anggaran DPR RI Said Abdullah mengatakan, perubahan asumsi target lifting
minyak merupakan permintaan dari DPR. Alasannya, DPR RI menghendaki target
produksi minyak pada 2024 ditingkatkan supaya pemerintah bisa mendorong
investasi yang lebih besar pada sektor hulu.
“Dengan begitu, pemerintah
akan memiliki dompet lebih tebal, devisa lebih kuat, dan tandon minyak kita
lebih besar untuk melindungi rakyat,” tungkas Said Abdullah.
