Moneter.id – Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro
menekankan pentingnya ekonomi hijau melalui pemanfaatan energi baru dan
terbarukan untuk mengurangi eksploitasi bahan bakar fosil.
“Ekonomi hijau juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan
yang berkualitas bagi tenaga kerja Indonesia,” kata Bambang dalam 2nd World
Parliamentary Forum on Sustainable Development: “Partnership towards
Sustainable Energies for All” di Bali, Rabu (9/12).
Menurut data International Renewable Energy Agency, pada
2014, sebanyak 223.000 tenaga kerja di Indonesia bekerja di sektor energi baru
dan terbarukan. Pada 2025, angka tersebut diproyeksikan meningkat hingga
323,000 pekerja.
“Pemerintah telah memetakan potensi Indonesia untuk
memproduksi energi baru dan terbarukan, yakni sebanyak 441.7 Giga Watt (GW)
dari sumber energi air, tenaga surya, angin, bio-energi, geotermal, dan
samudera,” ucapnya.
Saat ini, kata Bambang, Indonesia hanya memanfaatkan dua
persen dari potensi energi tersebut. Oleh karena itu, kita harus lebih
mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan. Pemerintah Indonesia sudah
memetakan proyek dan potensi energi baru dan terbarukan di seluruh Indonesia,
dan kami melihat bahwa Indonesia memiliki sumber daya untuk memproduksi energi
tersebut.
“Mengingat potensi besar yang dimiliki untuk memproduksi
energi baru dan terbarukan, Indonesia telah menyusun sejumlah strategi untuk
pengembangan energi baru dan terbarukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019,”
beber Bambang.
Yang pertama, kata Bambang, implementasi kebijakan
insentif dan harga untuk mendorong investasi di bidang energi baru dan
terbarukan.
“Kedua, peningkatan penggunaan energi baru dan terbarukan
untuk pembangkit listrik. dan ketiga, peningkatan penggunaan biofuel untuk
transportasi melalui fuel-blending biodiesel dan bioethanol,” jelas Bambang.
Lebih jauh, lanjut Bambang, Indonesia juga telah menyusun
Kebijakan Energi Nasional dengan fokus pada peningkatan komposisi bauran energi
(energy mix), terutama energi baru dan terbarukan.
“Saat ini, Indonesia tengah menyeimbangkan komposisi
bauran energi dengan meningkatkan penggunaan energi baru dan terbarukan dari 7%
pada 2015, menuju 23% pada 2025, hingga 31% pada 2050,” ujar Bambang.
Secara bersamaan, subsidi bahan bakar minyak juga
dikurangi sehingga anggaran dapat digunakan untuk memberikan subsidi langsung
bagi masyarakat yang membutuhkan dan mendanai energi baru dan terbarukan.
Proyek infrastruktur sudah menggunakan skema pendanaan
tersebut, tiga di antaranya fokus pada sektor energi seperti kelistrikan,
energi baru dan terbarukan, juga konservasi energi. Selain skema KPBU,
Indonesia juga mengembangkan Blended Finance, skema strategis untuk
memobilisasi pendanaan tambahan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di
negara berkembang.
Dengan skema ini, kata Bambang, dana publik, swasta, dan
komersial dapat berkontribusi untuk mendanai proyek-proyek pencapaian target
SDGs. Pencapaian pendidikan, energi, dan industri, juga sektor inovasi untuk
meraih pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan kemakmuran masyarakat membutuhkan
dukungan dan kontribusi dari para pemangku kepentingan.
Global Organization of Parliamentarians Against
Corruption (GOPAC) menyebutkan bahwa anggota dewan memiliki kesempatan dan
kewajiban konstitusional untuk berperan signifikan dalam mendukung dan
mengawasi implementasi SDGs.
“The Agenda 2030 Declaration menekankan pentingnya peran
anggota dewan untuk menjalankan fungsi legislasi dan anggaran, juga memastikan
akuntabilitas dan efektivitas implementasi komitmen tersebut. Dengan demikian,
anggota dewan memiliki posisi yang sangat unik untuk bertindak sebagai
perantara rakyat dan institusi negara, untuk mendorong dan mengadopsi kebijakan
serta legislasi yang berpihak pada kepentingan publik agar memastikan prinsip
no one is left behind bisa tercapai,” tutup Menteri Bambang.
(TOP)
