Moneter.co.id – Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan
pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menginginkan manfaat pembangunan infrastruktur
dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia.
Karena itu, penyusunan program pembangunan
infrastruktur tahun 2018, baik yang dibiayai oleh APBN di Kementerian PUPR
maupun alokasi APBD Pemerintah Daerah harus dicermati dengan baik prioritas
pembangunan infrastruktur yang akan diselesaikan.
Menurut Basuki, pembangunan infrastruktur dalam era Presiden Joko
Widodo bukan bertujuan bermewah-mewahan, namun untuk mengejar ketertinggalan
Indonesia dalam hal infrastruktur dari negara-negara lain.
“Infrastruktur
merupakan pilihan logis dan strategis untuk meningkatkan daya saing kita,”
kata Basuki di Jakarta, Selasa (10/10).
Basuki mengatakan, peringkat daya saing
Indonesia berdasarkan Global Competitive Index yang dikeluarkan World Economic
Forum, berada pada peringket 36 atau telah meningkat dari sebelumnya di
peringkat 41. Indeks daya saing infrastruktur juga meningkat dari tahun lalu
ranking 60, tahun ini berada di ranking 52.
“Anggaran Kementerian PUPR tahun 2018 sebesar
Rp106,9 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi anggaran infrastruktur di Pulau
Sumatera berkisar Rp20,32 triliun,” kata Basuki.
Nantinya lanjut Basuki, anggaran Rp20,32 triliun
untuk Pulau Sumatra akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang
mendukung ketahanan air dan pangan sebesar Rp7,42 triliun, peningkatan
konektivitas jalan dan jembatan Rp8,86 triliun, infrastruktur cipta karya
sebesar Rp2,52 triliun dan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni bagi masyarakat
berpenghasilan rendah (MBR) sebesar Rp1,51 triliun.
Basuki menjelaskan, tantangan disparitas di Pulau Sumatra
masih besar, dimana kegiatan ekonomi masih dominan di bagian timur dibandingkan
barat. Hal ini juga terkait dengan kondisi geografis Pulau Sumatra, potensi
kebencanaan menjadi perhatian dalam membangun infrastruktur.
“Namun tantangan tersebut harus kita jawab
dengan tepat. Dibangunnya jalan tol di pesisir timur Sumatra akan diikuti
pembangunan ruas tol penghubung seperti tol Padang-Pekanbaru dan
Bengkulu-Palembang,” tuturnya.
Sementara, jalan tol Trans Sumatra yang terdiri
dari 24 ruas dengan total panjang mencapai 2.704 kilometer (km) yang terdiri
dari 2.004 km jalan tol di Pantai Timur dan 700 km jalan tol penghubung di
antaranya Jalan Tol Bakauheni-Terbanggi Besar, Medan-Binjai,
Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Palembang Indralaya dan Pekanbaru-Padang. “Di luar APBN, kebutuhan investasi untuk
pembangunan ruas tol di Sumatra mencapai Rp130 triliun,” tutupnya.
