Moneter.co.id – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat perkembangan gemilang pada industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada April 2017 dengan total aset sebesar Rp115,2 triliun atau meningkat 10,18% (yoy).
Saat ini, jumlah BPR mencapai 1.621 dengan kredit yang berhasil disalurkan sebesar Rp110,9 triliun atau tumbuh 9,95% (yoy) dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar Rp95,5 triliun tumbuh 9,8% (yoy).
Meski demikian, masih terdapat permasalahan internal yang masih harus dibenahi, antara lain permodalan yang masih terbatas, tata kelola (Good Corporate Governance-GCG), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, serta produk dan layanan yang belum variatif.
Dari sisi eksternal, tantangan yang dihadapi adalah persaingan yang semakin meningkat. Saat ini segmen mikro dan kecil yang selama ini merupakan target pasar BPR juga dilayani oleh lembaga jasa keuangan lain selain bank, seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam, credit union, danFintech, sehingga persaingan pada sektor mikro dan kecil menjadi sangat ketat.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Muliaman D. Hadad mengatakan perlu melakukan perubahan paradigma dalam merespons tantangan yang ada, baik dari sisi BPR maupun regulator.
“BPR ke depan menuntut kita untuk terus berfikir, perkuat aspek teknologi informasi, dan branding,” ujar Muliaman di Jakarta, Senin (10/7).
Menurutnya, teman-teman di OJK juga harus merubah paradigma kalau hanya fokus pada tingkat kesehatan kita tidak bisa cari jalan keluar, perlu komunikasi dan koordinasi berkelanjutan.
Saat ini, Muliaman menambahkan telah dilakukan penguatan industri BPR melalui penerbitan rangkaian ketentuan oleh OJK yang memperkuat pengaturan kelembagaan, prudential banking, teknologi informasi, manajemen risiko & tata kelola (GCG), dan kegiatan usaha yang sesuai dengan kapasitas permodalan BPR, serta kajian pengembangan produk dan layanan serta strategi branding BPR.
Kajian tersebut meliputi pengembangan produk dan layanan BPR yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, yaitu produk dan layanan BPR berbasis jasa dan teknologi informasi, pengembangan produk tabungan sesuai siklus kehidupan, generik model skim kredit di sektor produktif.
Untuk terus berkembang, Muliaman berharap BPR juga diharapkan membantu komitmen pemerintah dalam mendorong keuangan inklusif.
“Kita percaya dekatkan masyarakat dengan layanan keuangan atau modal, membantu mengentaskan kemiskinan. Akses kepada keuangan ini penting untuk bisa berdayakan masyarakat,” ucapnya.
Kemudian untuk pengembangan produk dan layanan, perlu didukung dengan strategi branding BPR untuk mendorong image BPR yang positif dan profesional, sehingga lebih dikenal di masyarakat dan mampu menghadapi persaingan yang ada.
Ia menegaskan bahwa dengan penguatan kelembagaan dan pembenahan internal, produk dan layanan yang bervariasi dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat disertai dengan strategi formulasi branding, BPR akan mendapatkan tempatnya di hati masyarakat dan memenangkan persaingan.
“Secara prinsip, pasar mikro dan kecil masih terbuka luas bagi BPR untuk berkembang dan meningkatkan kinerjanya di masa mendatang,” pungkas Muliaman.
Dengan adanya sinergi dan kolaborasi antara OJK, asosiasi, praktisi industri, serta pihak-pihak terkait lainnya, diharapkan penguatan industri dan daya saing BPR dapat diwujudkan.
Rep.Hap
