Moneter.id – Jakarta
– Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan peraturan baru melalui POJK Nomor 9
Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik
dalam Kegiatan Jasa Keuangan (POJK AP KAP) guna memperkuat integritas laporan
keuangan industri jasa keuangan dengan meningkatkan peran manajemen dan akuntan
publik.
“POJK ini merupakan penyempurnaan ketentuan penggunaan
jasa AP KAP dalam kegiatan jasa keuangan yang sebelumnya diatur dalam POJK
Nomor 13/POJK.03/2017,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan
Komunikasi OJK Aman Santosa di Jakarta, Jumat (21/7/2023).
Pengaturan yang disempurnakan dalam POJK AP KAP tersebut
mencakup harmonisasi pembatasan penggunaan jasa audit (rotasi) akuntan publik
sesuai dengan kode etik profesi akuntan publik.
Kemudian peraturan perundang-undangan tentang praktik
akuntan publik, penguatan koordinasi dengan Pusat Pembinaan Profesi Keuangan
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk pengelolaan administrasi kegiatan akuntan
publik (AP) dan kantor akuntan publik (KAP), serta pertukaran data untuk
mendukung pengawasan terhadap AP dan KAP.
POJK AP KAP yang baru juga mengatur peran kerja sama
kantor akuntan publik dengan afiliasi asing yang diharapkan memperkuat
pengendalian mutu dan kompetensi AP dan KAP.
Aman menjelaskan POJK AP KAP mulai berlaku pada tanggal
diundangkan 11 Juli 2023. Permohonan pendaftaran, penambahan dan pengurangan
lingkup pemberian jasa, penghentian pemberian jasa untuk sementara waktu, permohonan
pengaktifan kembali, dan/atau pengunduran diri yang disampaikan AP dan/atau KAP
yang telah diterima OJK sebelum POJK AP KAP berlaku, akan diproses sesuai
dengan POJK Nomor 13/POJK.03/2017.
“Pada saat POJK AP KAP ini mulai berlaku maka POJK Nomor
13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan
Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku,”
katanya.
