Pengembangan pariwisata Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), dinilai perlu memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan hak masyarakat lokal.
Hal ini penting mengingat komodo bukan sekadar ikon wisata Indonesia, tetapi juga memiliki hubungan historis dan kultural dengan masyarakat Ata Modo yang telah hidup berdampingan dengan satwa endemik tersebut selama berabad-abad.
Peneliti Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) BRIN, Andrian Wikayanto, mengatakan masyarakat lokal harus mendapatkan peran lebih besar dalam pengembangan pariwisata. Mereka tidak seharusnya hanya menjadi tuan rumah, tetapi juga dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan wilayahnya. Hal tersebut disampaikan dalam Forum Diskusi Budaya (FDB) seri ke-107 bertema Living with Komodo Dragons: Wildlife and Tourism in Labuan Bajo, Indonesia, Senin (16/11).
Menurut Andrian, meningkatnya aktivitas pariwisata membawa peluang ekonomi, tetapi juga memunculkan pertanyaan mengenai pemerataan manfaat dan dampak yang harus ditanggung masyarakat. Ketika satwa liar dan bentang alam menjadi komoditas wisata, perlu dipastikan siapa yang memperoleh keuntungan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan warga serta lingkungan sekitar.
Sementara itu, Peneliti PRMB BRIN, Rahmat Saehu, menjelaskan bahwa masyarakat Ata Modo memiliki pengetahuan lokal mengenai komodo yang diwariskan secara turun-temurun. Mereka mengenal komodo dengan sebutan ora atau sebae, yang dalam tradisi setempat menggambarkan hubungan kekerabatan. Narasi persaudaraan tersebut mencerminkan pengalaman panjang masyarakat dalam memahami alam dan hidup berdampingan dengan satwa liar.
Namun, peningkatan aktivitas wisata berpotensi mengubah pola interaksi manusia dengan komodo sekaligus meningkatkan tekanan terhadap habitatnya. Rahmat menilai pariwisata memang dapat membuka lapangan pekerjaan dan sumber pendapatan baru, tetapi juga berisiko membatasi akses masyarakat terhadap sumber daya alam, mengubah mata pencaharian, serta memengaruhi keseimbangan ekosistem. Karena itu, pendanaan konservasi tidak seharusnya sepenuhnya bergantung pada aktivitas wisata yang berpotensi menimbulkan tekanan ekologis.
Persoalan lainnya disampaikan Peneliti Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN, Rahmat Saleh. Ia menekankan bahwa keberhasilan pembangunan pariwisata tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan pemerataan manfaat serta pemenuhan hak masyarakat setempat.
Di Labuan Bajo, sejumlah isu seperti akses air bersih, pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan perubahan mata pencaharian perlu menjadi perhatian. Masyarakat lokal juga harus memperoleh kesempatan kerja dan ruang partisipasi yang memadai agar dapat terlibat langsung dalam pengelolaan sumber daya serta menentukan masa depan wilayahnya.
Melalui forum tersebut, BRIN menegaskan bahwa konservasi komodo harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian budaya lokal




