Moneter.co.id – Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Kuangan (OJK) Nurhaida menilai, pasar surat utang memiliki peranan penting. Karena surat utang merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Berdasarkan data Kemenkeu pada tahun 2017, dibutuhkan sekitar Rp1.000 triliun diperlukan untuk pembangunan infrastruktur sebanyak Rp387,2 triliun dari APBN. Porsinya sekitar 37% atau bahkan 30% (dari APBN) sekitar 11% dari APDB.
“Kami lihat pengembangan ini perlu dilakukan dari waktu ke waktu supaya lebih likuid. Dengan adanya e-Trading Platform (eTP) maka pengawasan bisa kami lakukan dengan baik. Transparansi menjadi pilar utama agar market confidence bisa terbentuk,” ungkapnya di Jakarta, Senin (20/3).
Sementara, Direktur Surat Utang Negara Kementerian Keuangan Loto Srianita Ginting menuturkan, tantangan terbesar yakni selama ini perkembangan surat utang negara (SUN) di pasar sekunder relatif kurang likuid, bahkan kurang aktif jika diperdagangkan.
Karena itu, pihaknya menyambut baik kerja sama antar otoritas baik yang sudah diinisiasi OJK ataupun yang sudah dibahas tim pendalaman pasar keuangan dengan melibatkan Bank Indonesia (BI), Kemenkeu, dan OJK
“Ini tantangan terbesar kami. Kunjungan ke investor di dalam dan luar negeri, mereka tanya kalau SBN kita ini relatif kurang likuid dan kurang aktif maka masukan ini jadi masukan kami hadapi tantangan ke depan untuk bagimana SBN lebih likuid dan aktif dan perdagangannya meningkat dari waktu ke waktu,” ujar Loto.
Hingga 16 Maret 2017, rata-rata perdagangan harian SBN mencapai Rp18,61 triliun dengan rincian transaksi outride Rp11,67 triliun, repo bank Rp0,51 triliun, serta transaksi repo dengan bank sentral mencapai Rp6,43 triliun. “Kami harap MoU antara BI dengan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan percepatan eTP bisa meningkatkan perdagangan SBN di pasar sekunder,” tutupnya.
(HAP)
