PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI bersama Pemerintah Provinsi Maluku memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dengan nilai maksimal Rp178,02 miliar. Investasi tersebut diarahkan untuk memperbaiki konektivitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di provinsi kepulauan tersebut.
Pembiayaan mencakup pembangunan dan peningkatan 17 ruas jalan, satu jembatan provinsi, rehabilitasi satu jaringan irigasi, serta empat proyek infrastruktur pengaman pantai.
Dari sisi ekonomi, pembiayaan ini diproyeksikan memiliki efek berganda terhadap perekonomian Maluku. Berdasarkan kajian pembiayaan, setiap tambahan pembiayaan infrastruktur sebesar Rp1 berpotensi menghasilkan output Rp1,73 dalam total perekonomian Maluku.
Dengan nilai pembiayaan maksimal Rp178,02 miliar, secara indikatif skala pembiayaan tersebut berpotensi menghasilkan tambahan output sekitar Rp308 miliar apabila multiplier dalam kajian terealisasi secara penuh.
Direktur Utama PT SMI Reynaldi Hermansjah mengatakan pembangunan infrastruktur di Maluku memiliki arti lebih luas dibandingkan sekadar pembangunan fisik karena berkaitan langsung dengan akses ekonomi masyarakat.
“Pembangunan infrastruktur di Maluku bukan sekadar membangun jalan, jembatan, irigasi, atau pengaman pantai. Yang kita bangun adalah akses yang menghubungkan masyarakat dengan pusat ekonomi, layanan dasar, dan berbagai peluang di daerahnya,” ujar Reynaldi dalam penandatanganan perjanjian pembiayaan di Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Reynaldi, pembiayaan tersebut merupakan bagian dari upaya PT SMI untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur yang manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
Sementara itu, Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa mengatakan kebutuhan infrastruktur di Maluku tidak terlepas dari kondisi geografis sebagai wilayah kepulauan. Keterbatasan konektivitas antarpulau selama ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi mobilitas masyarakat dan distribusi hasil produksi.
“Maluku membutuhkan infrastruktur yang dapat menjawab tantangan konektivitas antarwilayah. Karena itu, kerja sama dengan PT SMI ini menjadi langkah penting bagi Pemerintah Provinsi Maluku untuk mempercepat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan pengaman pantai,” kata Hendrik.
Pembangunan tersebut ditujukan untuk membuka akses menuju wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), sekaligus menghubungkan sentra produksi dengan berbagai simpul ekonomi seperti pelabuhan, bandar udara, pusat pemerintahan, dan fasilitas pelayanan dasar.
Kebutuhan peningkatan konektivitas Maluku masih cukup besar. Data per Januari 2026 menunjukkan panjang jalan provinsi mencapai sekitar 996,35 kilometer, sementara tingkat kelayakannya baru 54,79%.
Selain menciptakan output ekonomi, proyek infrastruktur tersebut juga diperkirakan memberikan dampak terhadap pasar tenaga kerja. Kajian pembiayaan PT SMI memperkirakan setiap tambahan 100 tenaga kerja dalam pembangunan maupun operasional infrastruktur berpotensi menciptakan 157 tenaga kerja dalam total perekonomian.
Efek berganda juga diperkirakan mengalir ke sejumlah sektor yang terkait dengan pembangunan dan peningkatan konektivitas. Sektor konstruksi menjadi salah satu penerima manfaat utama, disusul pertanian tanaman pangan, ketenagalistrikan, perikanan, industri makanan dan minuman, perdagangan, real estate, jasa pendidikan, pertanian hortikultura, serta jasa pertanian dan perburuan.
Kerja sama tersebut sekaligus memperkuat posisi PT SMI sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pemerintah daerah di luar APBD. Skema ini memberikan ruang bagi daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dengan tetap mempertahankan alokasi APBD untuk kebutuhan pelayanan publik lainnya.
Hingga Agustus 2026, PT SMI mencatat total komitmen pembiayaan daerah mencapai Rp37,56 triliun. Adapun outstanding pembiayaan daerah PT SMI telah mencapai Rp12,85 triliun.
Bagi Maluku, pembiayaan tersebut menjadi instrumen untuk mengejar ketertinggalan kualitas infrastruktur sekaligus memperkuat konektivitas antarpusat produksi dan pasar. Dalam jangka lebih panjang, peningkatan konektivitas diharapkan dapat menekan biaya distribusi dan memperluas akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi di berbagai wilayah provinsi kepulauan tersebut.
