Moneter.id – Jakarta – Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyetujui perencanaan pengembangan atau plan
of development (POD) lapangan Geng North dan lapangan Gehem dengan nilai
investasi sekitar Rp280 triliun.
Persetujuan
tersebut tertuang dalam Surat Menteri ESDM Nomor: T-351/MG.04/MEM.M/2024
sebagai jawaban atas surat Kepala SKK Migas Nomor: SRT-0318/SKKIA0000/2024/S1
perihal Rekomendasi POD North Hub Development Project Selat Makassar Wilayah
Kerja North Ganal, Wilayah Kerja Ganal, dan Wilayah Kerja Rapak. Secara
rinci, rencana pengembangan lapangan yang disetujui adalah Lapangan Geng North
dengan Wilayah Kerja North Ganal.
Untuk
Lapangan Gehem, terdapat dua wilayah kerja yang disetujui rencana
pengembangannya, yaitu Wilayah Kerja Ganal dan Wilayah Kerja Rapak.
Kata
Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi D. Suryodipuro, bahwa pemberian
persetujuan POD pada proyek PSN Hulu Migas tersebut terhitung cepat karena
sejak penemuan giant discovery Geng North di Oktober 2023, maka dalam
waktu 10 bulan POD nya sudah disetujui.
“Ini
adalah salah satu upaya untuk meningkatkan produksi migas dan implementasi
salah satu strategi, yaitu mengkonversi sumber daya (resource) ke
produksi,” ujar Hudi di Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Jelas
Hudi, dengan persetujuan POD ini maka akan ada investasi raksasa yang masuk ke
Indonesia dengan perkiraan biaya investasi (di luar sunk cost) sebesar
11,847 miliar dolar AS dan biaya operasi (termasuk biaya ASR, PPN, dan PBB)
sebesar 5,643 miliar dolar AS. “Secara
keseluruhan, investasi yang akan masuk sebesar 17,49 miliar dolar AS atau
sekitar Rp280 triliun (kurs Rp1 ribu per dolar AS),” paparnya.
Adapun
untuk total sunk cost WK North Ganal dan WK Rapak ditetapkan sebesar 859
juta dolar AS. “Investasi Rp280 triliun sangat besar karena 2,5 kali lebih
besar daripada investasi kereta cepat Jakarta-Bandung yang sekitar Rp112
triliun,” ujarnya. “Potensi
pendapatan secara keseluruhan (gross revenue) diperkirakan mencapai
sekitar 39,457 miliar dolar AS atau setara dengan Rp631 triliun,” ucap Hudi.
Dari
pendapatan tersebut, alokasi bagian pemerintah sebesar 12,993 miliar dolar AS
atau setara dengan Rp208 triliun atau sekitar 31,5 persen dari gross revenue.
Adapun
bagian kontraktor adalah 8,128 miliar dolar AS atau sekitar 19,7 persen dari gross
revenue, dan biaya cost recovery sebesar 18,336 miliar dolar AS atau
sekitar 44,4 persen dari gross revenue.
“Sesuai
persetujuan dalam POD tersebut, minimal nantinya penerimaan negara sekitar
Rp208 triliun. SKK Migas akan melakukan pengawasan dan kontrol semaksimal
mungkin agar cost recovery bisa lebih diefisienkan, agar penerimaan
negara dapat didorong lebih besar lagi,” kata Hudi.
