Moneter.co.id – Sekretaris
Daerah Jawa Barat (Sekda Jabar) Iwa Karniwa menyatakan pemerintah provinsi
meminta BPJS kesehatan mengoptimalkan pelayanan terhadap pesertanya.
“Dan sebagaimana kita ketahui kesehatan itu adalah
hak asasi manusia seperti halnya yang diamanatkan pada pasal 28 UUD 45. Pemerintah
di sini wajib menyelenggarakan pembangunan dan pelayanan secara
berkesinambungan dan menjangkau seluruh masyarakat,” kata Iwa Karniwa, di
Bandung, Rabu (7/3).
Iwa mengatakan di Provinsi Jawa Barat ada 31.509.522 peserta
dari 43.740.159 penduduk atau telah mencapai 72,047%. “Belum lagi, 27 kota/kabupaten telah melakukan integrasi
ke BPJS Kesehatan dengan jumlah total peserta sampai Januari 2018 sebanyak
2.656.934 jiwa,” kata dia.
Menurut Iwa, berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS,
dinyatakan bahwa BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan
kesehatan.
“Kehadiran BPJS Kesehatan yang telah beroperasi beberapa
tahun ini. Tentunya diharapkan kontribusi yang positif bagi upaya perwujudan
sistem jaminan sosial nasional seperti yang diamanatkan dalam UU 40/2004,”
kata dia.
Menurut Iwa, sejalan dengan hal tersebut, pihaknya atas nama
Pemprov Jabar menyambut baik dan sekaligus juga mengapresiasi kepada BPJS Jawa
Barat yang telah menginisiasi forum tersebut.
“Saya sampaikan bahwa sebagai upaya untuk menunjang
optimalisasi pelayanan BPJS kesehatan tentunya diperlukan pemahaman yang sama
di antara pemangku kepentingan mengenai berbagai hal yang terkait dengan
pelayanan BPJS Kesehatan,” tegasnya.
(SAM)
