Moneter.co.id – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
(Kemendes PDTT) akan melibatkan pihak kepolisian guna mengawasi penyaluran dana
desa.
Mendes
PDTT, Eko Putro Sandjojo mengatakan keterlibatan pihak kepolisian dalam
pengawasan penyaluran dana desa dinilai efektif. Hal itu terbukti dengan
meningkatnya jumlah pelaporan yang masuk ke Kemendes. “Kalau dulu setahun cuma 900 sekarang baru
berjalan 4 bulan sudah masuk 11.000,” kata Eko, Senin (20/11)
Mendes
menjelaskan, sejauh ini bentuk pelaporan bukan hanya sebatas masalah tetapi
lebih banyak usulan dan pertanyaan dari masyarakat. “Jadi
partisipasi masyarakat sudah mulai membaik dan meningkat dan yang pelu dicatat
masyarakat sudah mulai berani melaporkan,” tegas Eko
Mendes
menilai pengawasan penyaluran dana desa sudah baik karena pihaknya sudah
membentuk satuan tugas (satgas) yang dihuni oleh orang-orang yang berkompeten
di bidangnya seperti mantan ketua KPK, kepolisian termasuk inspektur jenderal
dari kementerian lain.
Selain
itu, pihaknya secara aktif melakukan random audit bersama kepolisian dan
kejaksaan sehingga efek pencegahan penyelewengan dana desa bisa dikurangi.
“Satgas
kita bentuk juga, kita review, kita perbaiki. Saya angkat Pak Bibit Samad
Riyanto mantan pimpinan KPK dan anggota-anggotanya, bekas anggota KPK, ada
jenderal polisi, ada jenderal TNI, ada inspektur jenderal dari kementerian
lain. Saya masukkan ke satgas. Satgas juga kerjanya sudah mulai aktif,”
jelas Mendes
Berkenaan
dengan serapan anggaran dana desa. Dia menegaskan anggaran dana desa pada tahun
pertama 2016 sudah mencapai 82 persen dan tahun kedua sudah 97 persen dan tahun
ini sampai September 2017 sudah 90 persen. “Saya yakin bisa 100 persen,” pungkasnya. (TOP)
