Moneter.co.id – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA), Yohana Susana
Yambise mengaku prihatin terhadap tingginya angka perceraian di negara ini,
khususnya di kalangan aparatur sipil negara atau ASN.
“Pegawai
negeri juga tidak memberikan contoh kepada masyarakat, sehingga terjadi
penelantaran di mana-mana dan perselingkuhan juga semakin tinggi. Dampak buruk
media sosial juga bisa merusak keutuhan rumah tangga,” kata Yohana, Selasa
(21/11).
Pihaknya
secara rutin menerima laporan dari seluruh daerah terkait kasus-kasus yang
menimpa perempuan dan anak. Kasus perceraian cukup tinggi dan harus menjadi
perhatian semua pihak.
Yohana
menjelaskan, berdasarkan data, yang paling banyak mengajukan gugatan cerai
adalah kaum perempuan. Tidak hanya masyarakat umum, tetapi juga aparatur sipil
negara, termasuk para guru dengan jumlah yang signifikan.
Tingginya
angka perceraian di kalangan aparatur sipil negara menimbulkan kekhawatiran
tersendiri. Aparatur sipil negara merupakan abdi negara yang seharusnya menjadi
teladan yang baik bagi masyarakat.
“Kami
juga memohon kepedulian kaum laki-laki untuk melihat anak-anak dan kaum
perempuan. Saya akan berbicara dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi untuk melihat kembali Peraturan Pemerintah Nomor 10, supaya
ini menjadi perhatian kita semua untuk membatasi laki-laki yang berstatus
pegawai negeri, yang sudah banyak lari dari aturan,” kata Yohana.
Yohana
meminta pemerintah daerah memperhatikan perempuan karena banyak masalah yang
muncul seperti kekerasan dalam rumah tangga yang masih sangat tinggi di
Indonesia. Kasus kekerasan yang terjadi yaitu dalam bentuk fisik, psikis,
seksual, penelantaran terhadap perempuan dan anak-anak.
Meningkatnya
kekerasan terhadap perempuan, bahkan mulai menimbulkan gerakan, seperti
munculnya organisasi dengan nama perempuan kepala rumah tangga tangguh yang
sudah beranggotakan hingga lima juta orang di seluruh Indonesia.
Kemajuan
teknologi juga menimbulkan dampak lain, termasuk dampak negatif penyalahgunaan
media sosial. Ini menjadi lampu merah bagi semua pihak untuk bisa menyelamatkan
perempuan.
Sementara
itu terkait kesetaraan gender, Yohana menjelaskan bahwa Indonesia dipilih
menjadi percontohan dari 10 negara besar di dunia. Perserikatan Bangsa Bangsa
memilih Indonesia dengan pertimbangan bahwa perempuan di negara ini cukup maju
dan mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim dan toleransinya yang dianggap
bagus.
Dulunya
Indonesia menargetkan perbandingan peran perempuan dan laki-laki yaitu 30
berbanding 70 persen. Namun sejak 2015, Indonesia menaikkan target kesetaraan
gender dengan perbandingan menjadi 50 berbanding 50 persen.
Kaum
laki-laki diminta memberi kesempatan kepada perempuan untuk menduduki
jabatan-jabatan strategis. Ini tantangan berat, namun Yohana optimistis untuk
membawa perempuan-perempuan Indonesia lebih maju.
Tantangan
yang dihadapi adalah mengubah pola pikir kaum laki-laki untuk sepenuhnya bisa
menerima perempuan untuk berjalan setara dengan laki-laki. Perempuan Indonesia
juga menjadi contoh bagi negara-negara di dunia, khususnya negara muslim yang
negaranya sedang terjadi konflik. (HAP)
