PT Pertamina (Persero) bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menjajaki pengembangan ekosistem hidrogen untuk transportasi publik di Ibu Kota. Kolaborasi ini diarahkan untuk mendorong penggunaan energi rendah karbon, dengan rencana penempatan dua bus berbasis hidrogen pada 2028.
Penjajakan tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) oleh Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza dan Direktur Utama Transjakarta Welfizon Yuza di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah awal untuk mengintegrasikan pengembangan pasokan energi hidrogen dengan kebutuhan operasional transportasi publik. Selain mendukung upaya pengurangan emisi, inisiatif tersebut diharapkan dapat berkontribusi terhadap peningkatan kualitas udara di Jakarta.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan, pengembangan hidrogen untuk transportasi publik membutuhkan kolaborasi antara perusahaan penyedia energi dan operator transportasi agar implementasinya dapat berjalan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Melalui penandatanganan nota kesepahaman ini, kami ingin menjajaki pengembangan ekosistem hidrogen yang tidak hanya mendukung kebutuhan energi bersih di sektor transportasi, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan energi dan pengurangan emisi,” ujar Oki.
Menurut Oki, ruang lingkup penjajakan mencakup kajian dan pengembangan solusi energi bersih, termasuk peluang penerapan kendaraan berbasis hidrogen melalui proyek percontohan atau pilot project/proof of concept. Tahap tersebut diperlukan untuk mengevaluasi potensi penerapan teknologi hidrogen sebelum dikembangkan lebih luas.
Dalam rencana awal, dua bus berbasis hidrogen dengan teknologi fuel cell electric vehicle (FCEV) ditargetkan mulai ditempatkan pada 2028. Kedua bus tersebut berasal dari hibah Pemerintah Korea Selatan kepada Pemerintah Indonesia dan direncanakan untuk mendukung layanan Transjakarta.
Pengembangan armada itu juga membutuhkan dukungan infrastruktur produksi dan pengisian hidrogen. Dengan demikian, realisasi penggunaan bus tidak hanya bergantung pada kesiapan kendaraan, tetapi juga pada ketersediaan pasokan bahan bakar dan fasilitas pendukungnya.
Di sisi lain, Pertamina menghubungkan penjajakan tersebut dengan pengembangan proyek Waste to Hydrogen (W2H), yang mengkaji pemanfaatan gas metana dari sampah untuk menghasilkan biometana dan hidrogen rendah karbon. Inisiatif ini berpotensi menghubungkan pengelolaan sampah dengan pengembangan sumber energi alternatif.
Integrasi antara pengolahan sampah, produksi hidrogen, dan transportasi publik menjadi salah satu pendekatan yang dijajaki untuk mendukung transisi energi. Namun, pengembangan ekosistem tersebut masih membutuhkan kajian lebih lanjut, termasuk kesiapan teknologi, infrastruktur, dan model penerapan yang sesuai dengan kebutuhan operasional transportasi di Jakarta.
Pertamina menilai sinergi lintas sektor menjadi faktor penting dalam memperluas pemanfaatan energi bersih di Indonesia. Kolaborasi dengan Transjakarta diharapkan dapat menjadi pijakan awal bagi pengembangan teknologi hidrogen, sekaligus mendukung target net zero emission Indonesia pada 2060 atau lebih cepat.
“Kami berharap penjajakan ini menjadi pijakan awal bagi tumbuhnya ekosistem hidrogen di Indonesia,” pungkas Oki.
Meski target penempatan dua bus hidrogen telah diarahkan pada 2028, pengembangan selanjutnya akan bergantung pada hasil kajian dan kesiapan ekosistem pendukung. Jika terealisasi, proyek percontohan ini dapat menjadi tahap awal untuk menguji penerapan hidrogen sebagai salah satu alternatif energi bagi transportasi publik di Ibu Kota.
