Pemerintah mengubah mekanisme pembayaran utang pajak melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71 Tahun 2026 (PMK-71/2026). Dalam aturan baru ini, pembayaran wajib pajak diprioritaskan untuk melunasi pokok utang pajak terlebih dahulu, sebelum memperhitungkan sanksi administratif. Perubahan tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian tunggakan sekaligus memberi ruang bagi wajib pajak untuk memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi sesuai ketentuan.
PMK-71/2026 merupakan perubahan atas PMK Nomor 118 Tahun 2024 dan mulai berlaku sejak diundangkan pada 2 Oktober 2026. Selain mengubah mekanisme pembayaran, regulasi ini menyempurnakan prosedur keberatan serta memperjelas ketentuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
Sebelumnya, pembayaran yang dilakukan wajib pajak diperhitungkan secara proporsional antara pokok utang pajak dan sanksi administratif. Dengan ketentuan baru, pembayaran diarahkan terlebih dahulu untuk mengurangi pokok utang. Skema ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban utama perpajakannya sebelum memanfaatkan fasilitas terkait sanksi administratif.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan, perubahan tersebut ditujukan untuk mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban sekaligus memberikan kepastian dalam penyelesaian utang pajak.
“Melalui penyesuaian ini, pembayaran wajib pajak dapat terlebih dahulu digunakan untuk melunasi pokok utang pajak sehingga wajib pajak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban pokoknya sekaligus memanfaatkan fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Bimo.
Dari perspektif dunia usaha, perubahan mekanisme ini berpotensi membantu pengelolaan arus kas, terutama bagi pelaku usaha yang memiliki tunggakan pajak. Prioritas pembayaran terhadap pokok utang memberi kejelasan mengenai alokasi pembayaran, sedangkan peluang pengurangan atau penghapusan sanksi dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun strategi penyelesaian kewajiban perpajakan.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa perubahan regulasi ini bukan merupakan kebijakan pemutihan pajak. Wajib pajak tetap wajib melunasi pokok utang pajak, sementara fasilitas pengurangan atau penghapusan sanksi hanya dapat dimanfaatkan apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.
PMK-71/2026 juga menyempurnakan jangka waktu penyampaian surat tanggapan atas hasil penelitian keberatan. Selain itu, regulasi tersebut memperjelas batasan sanksi administratif yang dapat diajukan untuk memperoleh pengurangan atau penghapusan.
Dalam ketentuan baru itu, sanksi administratif yang timbul akibat proses keberatan, banding, maupun peninjauan kembali tidak dapat diajukan untuk pengurangan atau penghapusan melalui mekanisme yang diatur dalam PMK tersebut. Penegasan ini menjadi salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan wajib pajak sebelum mengajukan permohonan.
Pemerintah berharap perubahan aturan ini dapat mempercepat penerimaan dari pelunasan pokok utang pajak yang masih tertunda sekaligus memperkuat kepatuhan sukarela. Di sisi lain, penegasan mengenai batasan fasilitas sanksi dimaksudkan untuk menjaga kepastian hukum dan keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajibannya secara patuh.
Bimo mengatakan, penyempurnaan regulasi juga mempertimbangkan kondisi arus kas pelaku usaha, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Kami berharap penyempurnaan ini dapat membantu wajib pajak menyelesaikan kewajibannya dengan lebih baik, sekaligus mendukung terwujudnya sistem perpajakan yang semakin adil dan efektif. Kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu menjaga ketahanan arus kas (cash flow resilience) wajib pajak, terutama pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), sehingga dapat mendukung keberlangsungan dan perkembangan usahanya,” kata Bimo.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan akan terus menyampaikan informasi dan memberikan pendampingan agar ketentuan baru tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik. Regulasi ini juga memuat ketentuan peralihan untuk memberikan kepastian hukum dalam penerapan perubahan aturan.
Bagi wajib pajak, perubahan skema pembayaran tersebut membuat pemahaman atas posisi pokok utang, sanksi administratif, serta persyaratan pengajuan fasilitas menjadi semakin penting. Sementara bagi pemerintah, efektivitas kebijakan akan bergantung pada kemampuan mempercepat pelunasan pokok utang tanpa mengurangi kepatuhan dan kepastian pelaksanaan kewajiban perpajakan.
