Moneter.id – Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) menjadi modal penting dan utama bagi Indonesia untuk memasuki era ekonomi
digital. Oleh karena itu, Pemerintah mendorong berbagai pihak untuk
terlibat mencetak lebih banyak SDM andal agar daya saing ditingkat global
meningkat.
“Salah satu
kunci kesuksekan itu dapat diraih dengan terus meningkatkan daya saing nasional
dan dengan bertumpu pada kualitas sumber daya manusia
(SDM),” kata Presiden Joko Widodo saat membacakan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam
rangka HUT Ke-47 Proklamasi Kemerdekaan RI di depan Sidang Bersama DPD RI dan
DPR RI di Jakarta, Jumat (16/08).
SDM yang berkualitas merupakan modal penting memasuki
era ekonomi berbasis digital. Berbagai program pembangunan SDM harus disiapkan,
untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan.
“Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan
mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi,” kata Presiden Jokowi.
Indonesia memiliki modal awal untuk bersaing di
tingkat global karena jumlah penduduknya nomor empat terbesar di dunia.
Sebagian besar penduduk Indonesia berusia muda dengan kelas menengah tumbuh
dengan pesat.
“Saya yakin dengan fokus pada peningkatan
kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju.
Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah APBN untuk
akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas SDM,” katanya.
Sebelumnya, Pemerintah telah berkomitmen untuk
mewujudkan pembangunan SDM di berbagai daerah, sesuai tema perayaan 74 tahun
Republik Indonesia, yaitu menciptakan “SDM Unggul Indonesia Maju”.
Fokus RAPBN 2020 akan diarahkan pada lima hal utama,
yaitu pertama, penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas,
terampil, dan sejahtera. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung
transformasi ekonomi.
Ketiga, penguatan program perlindungan sosial untuk
menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population.
Keempat, penguatan kualitas desentralisasi fiskal
untuk mendorong kemandirian daerah. Kelima, antisipasi ketidakpastian global.
Dalam RAPBN tahun 2020, belanja negara direncanakan
akan mencapai Rp2.528,8 triliun, atau sekitar 14,5 persen dari PDB. Belanja
negara tersebut akan digunakan untuk memperbaiki kualitas SDM dan melanjutkan
program perlindungan sosial untuk menjawab tantangan demografi.
Selain meningkatkan pembangunan SDM, Pemerintah
melanjutkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah, terutama
di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Untuk infrastruktur di luar
kawasan 3T, Pemerintah menekankan perbaikan manajemen, tata kelola, dan
kerangka regulasi, agar makin mendukung transformasi ekonomi.
Infrastruktur terus dibangun ke seluruh pelosok dan
difokuskan pada konektivitas di sepanjang rantai pasok, menghubungkan pasar
dengan sentra-sentra produksi rakyat, mulai dari pertanian, perikanan,
perkebunan, dan industri, termasuk UMKM.
Dukungan pembangunan infrastruktur juga dilakukan
melalui skema pembiayaan kreatif, seperti Kerja sama Pemerintah dengan Badan
Usaha (KPBU). Partisipasi swasta dalam penyediaan infrastruktur publik melalui
skema pembiayaan kreatif semacam ini, dilakukan dengan memperhatikan value
for money.
Di sektor pariwisata, pada 2020
Pemerintah memprioritaskan pembangunan empat destinasi wisata secara lintas
sektor dan terintegrasi. Destinasi pariwisata tersebut meliputi Danau Toba,
Candi Borobudur, Labuan Bajo, dan Mandalika.
“Target di 2020 basic
infrastructure atau sarana dan prasarana menunjang Kawasan Pariwisata
sekitarnya terealiasi,” kata Presiden Jokowi.
Sementara itu, dari sektor SDM
Pariwisata, Menpar Arief Yahya menginginkan agar anak-anak di sekolah dan
perguruan tinggi, dididik oleh para profesional terbaik dengan harapan agar
Indonesia memiliki lulusan yang memiliki keterampilan unggul dan banyak
dibutuhkan oleh stakeholders Pariwisata.
Baca juga: SDM Unggul Kunci Sukses Keberhasilan Pariwisata Indonesia dan Berideologi
Pancasila
“Oleh karena itu, saya
mengeluarkan instruksi 3C yakni, Curriculum, Certification dan Center
of Excellence,” kata Menpar Arief.
Untuk Curriculum,
kata Menpar, peningkatan SDM pariwisata mengacu pada standar global baik dari
sisi lulusan, dosen, dan institusinya.
Lanjut Menpar, untuk Certification,
para lulusan sekolah dan perguruan tinggi pariwisata harus 100% mendapatkan
sertifikasi MRA-TP (Mutual Recognition Arrangement For Tourism Professional)
agar mudah diterima di pasar tenaga kerja regional tingkat ASEAN.
Tahun 2014 SDM Pariwisata yang
sudah tersertifikasi ada sekitar 125 ribu dan pada tahun 2019 secara akumulatif
akan meningkat menjadi 500 ribu orang. Sementara di kalangan dosen, telah
dilakukan sertifikasi sebagai CHE (Certified of Hospitality Educator).
“Sertifikasi tidak hanya untuk
lulusan dan dosen, tapi juga untuk institusinya,” kata Menpar.
Menurutnya, untuk institusi
pendidikan pariwisata bisa menggunakan Center for World University Ranking
(CWUR) untuk program Studi Hospitality, Leisure, Sport and Tourism.
Sedangkan dalam hal Center
of Excellence, Menpar menginginkan seluruh sekolah tinggi pariwisata
memiliki spesialisasi, seperti contohnya Sekolah Tinggi Pariwisata
Bandung center of excellence Wisata Halal dan Sekolah Tinggi
Pariwisata Bali menjadi center of excellence Wisata Budaya.
