Moneter
–
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pemerintah bisa menghemat anggaran
subsidi hingga Rp60 triliun – Rp70 triliun di Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) jika impor Liquid Petroleum
Gas (LPG) dapat dihentikan dan beralih ke penggunaan dimetil eter (DME).
“Bisa lebih hemat, sekitar Rp60 triliun – Rp70 triliun.
Dan bisa dikurangi subsidinya dari APBN,” kata Presiden Jokowi, Senin (24/1/2022).
“Khusus dari proyek hilirisasi batu bara menjadi DME
di Muara Enim, Sumatera Selatan yang dikembangkan PT Bukit Asam Tbk, PT
Pertamina Persero dan Air Products & Chemical dapat menghemat subsidi dari
APBN sebesar Rp7 triliun,” ucap Kepala Negara.
Menurut Presiden, pihaknya mendorong dilakukannya
hilirisasi dan industrialisasi bahan mentah dari sumber daya alam.
“Artinya, batu bara berbentuk bahan mentah tidak
langsung diekspor, namun melalui proses hilirisasi untuk menjadi produk
setengah jadi atau jadi, yang bisa bernilai tambah dan dimanfaatkan untuk
kebutuhan dalam negeri,” paparnya.
Dengan begitu, lanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan
dalam negeri, Indonesia tak perlu impor, dan bisa memperbaiki neraca transaksi
berjalan yang merupakan salah satu penopang fundamental perekonomian.
“Ini yang terus kita kejar. Selain bisa memperbaiki
neraca perdagangan kita karena tidak impor, memperbaiki neraca transaksi
berjalan kita karena tidak impor,” katanya.
Sementara, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil
Lahadalia mengatakan proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini merupakan
amanat Presiden Jokowi kepada dirinya saat ia baru saja dilantik.
Selain bisa mengurangi impor LPG dan menghemat subsidi
di APBN, Bahlil mengatakan akan tersedia sebanyak 12.000 -13.000 lapangan kerja
pada masa konstruksi, kemudian 12.000 – 13.000 lapangan kerja saat kegiatan
hilir, dan saat kegiatan produksi akan menyerap tiga ribu tenaga kerja langsung
dan tambahan sebanyak 3-4 kali lipat tenaga kerja dari kontraktor,
sub-kontraktor serta dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan hilirisasi
tersebut.
