Moneter.id – Kementerian PUPR membutuhkan dana sebesar Rp92,3 triliun untuk program 10 juta sambungan air
minum ke rumah warga selama periode 2020 – 2024. Sambungan akses baru itu
akan menambah kapasitas mencapai 85.000 liter per detik.
Kata Direktur Jenderal Cipta
Karya Danis H Sumadilaga, saat ini akses air minum ke masyarakat belum merata
sehingga pemerintah berupa meningkatkannya.
“Cakupan layanan air minum di
Indonesia baru mencapai 73% hingga akhir 2018. Tahun ini, targetnya meningkat
menjadi 75%. Pemerintah menargetkan 100% akses air minum ke masyarakat pada
2030,” jelasnya di Jakarta, Jumat (20/9).
Dalam era otonomi daerah, penyediaan akses air minum menjadi kewenangan
pemerintah daerah (pemda). Namun, dukungan pemerintah pusat dan badan usaha
untuk percepatan perluasan akses air minum di daerah tetap diperlukan.
Pasalnya, pendanaan yang
dibutuhkan untuk mencapai 100% akses aman air minum diperlukan biaya besar,
yaitu mencapai Rp253,8 triliun dengan komposisi 20% dari APBN dan 80% dari
non-APBN. Salah satu bentuk inovasi pembiayaan pembangunan SPAM adalah Kerja
Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Informasi saja, dalam Rancangan APBN 2020 yang telah disetujui Komisi VI DPR,
Kementerian PUPR mendapatkan alokasi anggaran Rp120,21 triliun. Dari anggaran
tersebut, Rp43,97 triliun di antaranya dialokasikan untuk pembangunan
infrastruktur sumber daya air.
Kementerian PUPR mendukung
Program Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Baru sebesar 45.250
liter per detik, Program Optimalisasi SPAM existing sebesar
21.350 liter per detik, dan Program Penurunan Kebocoran sebesar 18.400 liter
per detik.
