Pemerintah menargetkan pengoperasian penuh proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan untuk memperkuat pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional sekaligus menekan ketergantungan terhadap impor. Hingga Kamis (22/10), progres pembangunan proyek strategis nasional tersebut telah mencapai 99%, dengan sejumlah pekerjaan teknis masih harus diselesaikan sebelum kilang beroperasi optimal.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pekerjaan RDMP Balikpapan secara keseluruhan telah selesai. Namun, masih terdapat sejumlah penyesuaian pada peralatan baru yang perlu dirampungkan melalui tahapan commissioning.
“Untuk RDMP keseluruhan sudah 99%, sudah selesai. Cuman apa ya, perintil-perintilnya lah, biasalah barang baru kan. Barang baru itu kan ada karet-karetnya, kira-kira begitulah. Tapi insyaallah kita akan selesaikan,” tutur Bahlil saat meninjau Kilang Balikpapan.
Penyelesaian proyek ini menjadi bagian penting dari upaya pemerintah meningkatkan kapasitas pengolahan minyak dalam negeri. Dengan beroperasinya RDMP secara penuh, Indonesia diharapkan dapat mengurangi kebutuhan impor BBM yang selama ini menjadi salah satu tantangan dalam menjaga ketahanan energi nasional.
Proyek RDMP Balikpapan menelan investasi sebesar US$ 7,4 miliar atau setara sekitar Rp 126 triliun. Pemerintah menempatkannya sebagai salah satu investasi terbesar badan usaha milik negara (BUMN) dalam satu lokasi.
Setelah beroperasi penuh, kilang tersebut diproyeksikan mampu memenuhi sekitar 22% hingga 25% kebutuhan BBM nasional. Tambahan kapasitas pengolahan ini diharapkan memperkuat ketersediaan energi domestik sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri.
Di tengah penyelesaian proyek tersebut, pemerintah memastikan ketersediaan BBM nasional masih dalam kondisi aman. Bahlil menyatakan, stok BBM berada di atas batas minimum yang ditetapkan pemerintah, sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi sembari menunggu RDMP beroperasi secara optimal.
Untuk BBM jenis Pertalite, cadangan nasional diperkirakan mencukupi kebutuhan selama 16 hingga 18 hari. Sementara itu, stok BBM nonsubsidi dengan spesifikasi RON 92, RON 95, dan RON 98 tersedia untuk lebih dari 20 hari.
Adapun pasokan solar disebut tidak menghadapi kendala karena kebutuhan nasional telah terpenuhi tanpa impor. Ketersediaan BBM di wilayah Kalimantan juga relatif setara dengan rata-rata nasional.
Meski demikian, pemerintah tidak hanya menyoroti kecukupan stok, tetapi juga memastikan distribusi BBM berjalan lancar dan tepat sasaran. Bahlil meminta Pertamina mengoptimalkan penyaluran BBM bersubsidi agar benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Pengawasan distribusi juga akan diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta aparat penegak hukum, termasuk TNI dan Polri. Langkah tersebut ditujukan untuk mencegah penyimpangan penyaluran, termasuk praktik penimbunan BBM yang berpotensi mengganggu pasokan di masyarakat.
Tantangan distribusi masih muncul di sejumlah wilayah akibat kondisi alam. Bahlil mengungkapkan, fenomena El Nino telah memicu pendangkalan Sungai Kapuas di Kalimantan Barat sehingga mengganggu jalur pengiriman BBM.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Pertamina memanfaatkan kapal sebagai tempat penyimpanan terapung atau floating storage. BBM kemudian disalurkan ke daerah tujuan melalui jalur darat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketahanan energi tidak hanya bergantung pada ketersediaan stok dan kapasitas kilang, tetapi juga pada keandalan infrastruktur distribusi. Gangguan jalur logistik dapat memengaruhi kelancaran pasokan, terutama di wilayah yang bergantung pada transportasi sungai dan laut.
Karena itu, penyelesaian RDMP Balikpapan diharapkan menjadi salah satu penopang utama sistem energi nasional. Selain meningkatkan kemampuan pengolahan minyak di dalam negeri, proyek ini diharapkan memperkuat ketahanan pasokan BBM di tengah kebutuhan energi yang terus berjalan.
Pemerintah mengaitkan pengembangan kilang tersebut dengan agenda penguatan kemandirian energi yang sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Namun, manfaat proyek bagi pengurangan impor akan bergantung pada keberhasilan penyelesaian tahapan teknis, pengoperasian kilang secara optimal, serta kemampuan menjaga distribusi BBM hingga ke konsumen.
