Ekspansi QRIS Antarnegara mulai menunjukkan kontribusi terhadap aktivitas ekonomi lintas batas. Hingga Juli 2026, transaksi pengguna negara mitra di Indonesia telah mencapai 21 juta transaksi dengan nilai Rp5,90 triliun. Nilai tersebut jauh melampaui transaksi pengguna Indonesia di negara mitra yang tercatat Rp1,73 triliun.
Artinya, terdapat selisih nilai transaksi masuk sebesar Rp4,17 triliun. Data tersebut menjadi sinyal bahwa konektivitas pembayaran digital lintas negara semakin berperan dalam menopang aktivitas ekonomi, khususnya pariwisata dan perdagangan.
Di tengah perkembangan tersebut, QRIS Antarnegara juga mendapat pengakuan global setelah meraih “50-in-5 Awards 2026” kategori Kolaborasi yang diselenggarakan Digital Public Goods Alliance (DPGA) dan Co-Develop.
Penghargaan diserahkan Chief Investment Officer Co-Develop Lindsey Crumbaugh kepada Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta yang mewakili Indonesia dalam rangkaian 50-in-5 Milestone Event pada Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-81 (UNGA 81) di New York, Amerika Serikat, pada 21 September 2026.
Filianingsih mengatakan keberhasilan QRIS Antarnegara tidak semata-mata ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kemampuan negara-negara mitra menyatukan standar dan membangun kepercayaan.
“QRIS Antarnegara menunjukkan bahwa interoperabilitas tidak mengharuskan setiap negara memiliki sistem yang sama. Yang dibutuhkan adalah kesamaan tujuan, kepercayaan, standar yang disepakati, serta komitmen untuk menghubungkan sistem yang telah dimiliki masing-masing negara. Dengan menghubungkan sistem, kita menghubungkan masyarakat dan membuka peluang melampaui batas negara,” ujar Filianingsih.
Saat ini, konektivitas QRIS Antarnegara telah terhubung dengan Thailand, Malaysia, Singapura, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Model tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi pembayaran yang sudah mereka kenal ketika bertransaksi di negara mitra. Sebaliknya, wisatawan asing dapat menggunakan aplikasi pembayaran dari negara asalnya ketika berbelanja di merchant QRIS di Indonesia.
Bagi Indonesia, arus transaksi masuk yang lebih besar menjadi peluang untuk memperkuat aktivitas ekonomi berbasis wisatawan mancanegara. Kemudahan pembayaran dapat mengurangi hambatan transaksi sekaligus memperluas titik konsumsi wisatawan, termasuk pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah.
Potensi tersebut ditopang oleh skala ekosistem QRIS domestik yang semakin besar. Hingga Juli 2026, QRIS telah menjangkau 45,46 juta merchant. Sebanyak 96,69% di antaranya merupakan UMKM.
Dengan basis merchant tersebut, pelaku UMKM tidak perlu menyediakan sistem pembayaran baru untuk menyasar wisatawan mancanegara. Infrastruktur yang telah digunakan untuk transaksi domestik dapat dimanfaatkan untuk menerima pembayaran dari pengguna negara mitra.
Dari sisi kebijakan, Bank Indonesia mengembangkan QRIS Antarnegara dengan menggandeng otoritas dan industri sistem pembayaran di negara mitra serta memanfaatkan infrastruktur domestik masing-masing. Pendekatan ini memungkinkan sistem pembayaran yang berbeda tetap terkoneksi tanpa harus menyeragamkan seluruh sistem nasional.
QRIS Antarnegara sendiri merupakan bagian dari agenda transformasi digital dan penguatan konektivitas ekonomi Indonesia. Pengembangannya dilakukan melalui kolaborasi Bank Indonesia, pemerintah, Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI), industri sistem pembayaran domestik, serta otoritas dan industri di negara mitra.
Bank Indonesia selanjutnya akan memperluas konektivitas tersebut ke negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi, perdagangan, pariwisata, dan mobilitas masyarakat yang kuat dengan Indonesia. Pengalaman kerja sama yang sudah berjalan akan menjadi fondasi untuk memperluas jaringan pembayaran lintas negara dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing mitra.
Semakin luas jaringan QRIS Antarnegara, semakin besar pula peluang sistem pembayaran digital Indonesia menjadi penghubung transaksi ekonomi kawasan. Bagi pelaku usaha, terutama UMKM, ekspansi tersebut membuka akses yang lebih luas terhadap konsumen asing tanpa harus menambah infrastruktur pembayaran baru.
