Potensi energi surya di kawasan industri sudah terpetakan, tetapi belum banyak yang berlanjut menjadi proyek. Untuk menjembatani celah itu, INDEF Green Transition Initiative (INDEF GTI), Systemiq, Institute for Essential Services Reform (IESR), Himpunan Kawasan Industri Indonesia (HKI), dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) meluncurkan Renewable Energy Zones (REZ) Delivery Coalition pada sesi thematic panel Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026 di Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Koalisi ini dibentuk untuk mendorong industrialisasi hijau, memperkuat daya saing industri, dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dengan menerjemahkan potensi yang telah teridentifikasi menjadi proyek yang layak investasi. Perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta ClimateWorks Foundation turut menyaksikan peluncuran.
Koalisi hadir di tengah dorongan pemerintah mengejar pertumbuhan ekonomi 8 persen dan kapasitas tenaga surya 100 GWp. Sementara itu, kebutuhan listrik nasional diproyeksikan meningkat dari sekitar 411 TWh menjadi 700 TWh pada 2030.
“REZ Delivery Coalition hadir untuk membangun kolaborasi yang dibutuhkan, menguji apa yang berhasil melalui proyek percontohan, dan membangun model yang dapat direplikasi serta diperluas ke seluruh Indonesia,” ujar Direktur INDEF GTI Imaduddin Abdullah.
Studi INDEF GTI dan Systemiq (2026) mengidentifikasi potensi sekitar 10 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan PLTS plus baterai di 30 kawasan industri. Jika diperluas hingga sekitar 115 kawasan anggota HKI, potensinya mencapai 20–25 GWp. Namun, realisasi proyek masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari kepastian permintaan, kuota PLTS atap, perizinan lintas sektor, hingga keterbatasan lahan, terutama di Pulau Jawa.
Berbagai hambatan tersebut dibahas dalam panel tematik bertajuk “From Policy to Projects: What Will It Take to Deliver Renewable Energy for Indonesia’s Industrial Estates?” yang dipandu Systemiq dan menghadirkan perwakilan HKI, AESI, dan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Dari sisi kawasan industri, Wakil Ketua HKI Didik Prasetiyono menyoroti tiga tantangan utama. “Tantangan pertama adalah reformasi regulasi, kedua reformasi tata ruang atau lahan, dan ketiga, (iklim usahanya) harus ramah investasi,” ujarnya.
Menurut Didik, sebenarnya, minat pembiayaan PLTS sudah ada. Namun, regulasi di sektor ini belum jelas. Hal ini menjadi salah satu tantangan besar yang harus dihadapi. Dalam kesempatan yang sama, Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) memandang, kerangka KEK dapat menjadi pijakan untuk mengintegrasikan penyediaan energi terbarukan.
“Kerangka KEK yang ada dapat menjadi titik awal. Kami memiliki infrastruktur, pengembangan industri, sekaligus investasi dalam satu tempat,” ujar Bambang Wijanarko, Dewan Nasional KEK. Ia menegaskan, perencanaan energi harus diintegrasikan sejak awal dalam pengembangan kawasan, seperti kebutuhan tenant, kapasitas jaringan, pilihan energi terbarukan, dan infrastruktur pendukungnya. Rencana tersebut harus dituangkan dalam peta jalan yang jelas, dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti pemerintah, pengembang, PLN, dan tenant itu sendiri.
Dari sisi industri energi surya, AESI menilai kesiapan teknis bukan lagi kendala utama. Permasalahan yang perlu menjadi perhatian adalah isu masa sewa. “Infrastrukturnya sudah ada, teknologinya juga sudah ada. Celah lain yang perlu dijembatani adalah tenor, yang mengakibatkan ketidaksesuaian antara masa pakai PLTS dan masa sewa tenant di kawasan industri,” ujar Made Aditya, Wakil Ketua Umum Bidang Riset dan Teknologi AESI.
“Untuk jangka pendek, permintaan dari kawasan industri sudah baik. Namun, untuk jangka panjang, kita perlu menjangkau area lain di sekitar kawasan industri, dan kita juga harus menindaklanjuti kuota PLTS atap,” tambahnya.
Ketiga, koalisi melihat proyek percontohan (pilot) sebagai langkah awal penerapan pendekatan REZ. Tujuannya, menguji model dan menghasilkan pembelajaran yang dapat direplikasi. “Kita membutuhkan kebijakan berbasis percontohan. Pertama, kita identifikasi hambatan yang sebenarnya di satu atau dua kawasan industri, lalu bawa pembelajarannya ke dalam kebijakan, sehingga proyek kedua menjadi lebih mudah, dan pada proyek ketiga, kita tingkatkan skalanya secara nasional,” kata Didik.
Dewan Nasional KEK pun siap mendukung langkah tersebut. “Kami sedang dalam proses menyusun pedoman KEK hijau (Green SEZ), dan indikator-indikatornya dapat kami integrasikan ke dalam proyek percontohan,” ujar Bambang Wijanarko
Dua Pilar Koalisi
REZ Delivery Coalition akan bergerak melalui dua pilar yang saling melengkapi. Pertama, perbaikan kebijakan dan lingkungan pendukung dengan membantu mengurai hambatan regulasi, kelembagaan, dan koordinasi. Kedua, proyek percontohan dan realisasi investasi di kawasan dan klaster industri terpilih, hingga terbentuk portofolio proyek yang siap ditindaklanjuti investor.
Acara ditutup oleh Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, yang menegaskan pentingnya kolaborasi dan koordinasi dalam implementasi energi terbarukan di kawasan industri.
“Pembentukan koalisi dan implementasi energi terbarukan di kawasan industri ini perlu didampingi oleh PLN sebagai penyedia listrik kawasan yang memiliki akses terhadap wilayah usaha (wilus),” ujar Gigih Udi Atmo, Direktur Konservasi Energi, Ditjen EBTKE Kementerian ESDM.
Ia menekankan bahwa keterlibatan PLN menjadi penting untuk memastikan pengembangan energi terbarukan di kawasan industri dapat terhubung dengan sistem ketenagalistrikan dan kerangka wilayah usaha yang berlaku.
