Moneter.co.id – Pemerintah dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi) santer terdengar akan melakukan perombakan pada susunan kabinet (reshuffle) dalam waktu dekat ini.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Akhmad Akbar Susamto mengatakan, selama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menjabat, memang terdapat beberapa kasus di BUMN yang disorot masyarakat.
“Terakhir terkait dengan Pelindo II. Bu Rini memang agak bermasalah. Di masa beliau ada banyak persoalan,” ucapnya, Kamis (13/7).
Sejak Ramadan lalu, Presiden Jokowi disebut-sebut telah mempersiapkan reshuffle kabinet. Seorang pejabat di lingkaran Istana mengungkapkan, Jokowi sedikitnya dua kali berdiskusi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK), yakni sebelum dan sesudah Lebaran lalu.
Posisi Rini Soemarno terancam menyusul adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings. Potensi kerugian negara dari kerja sama itu, menurut BPK, mencapai Rp 4,08 triliun.
Sementara Menteri Rini hingga saat ini belum bisa dimintai komentar. Pesan dari Tempo belum berbalas. Ihwal audit BPK, ketika ditanya pada Kamis pekan lalu, Rini hanya berujar, “Saya tidak bisa komentar. Saya belum baca (audit BPK).”
Apakah kemudian Rini Soemarno harus dicopot dari jabatannya sebagai Menteri BUMN dalam reshuffle kabinet ini?
Akhmad menuturkan, itu bergantung pada siapa yang dipilih Presiden Jokowi untuk menggantikan Rini. “Kalau gantinya lebih baik, layak diganti. Kalau gantinya malah lebih buruk, lebih baik tidak diganti,” pungkasnya.
Rep.Sam/Tempo
