Moneter.co.id – Anggota Komisi VI DPR Dwie Aroem Hadiatie meminta semua perusahaan BUMN yang masuk dalam daftar rencana holding agar memperbaiki kinerja terlebih dulu sehingga mempermudah pembentukan holding, lebih maksimal dan memberikan keuntungan yang pasti kepada negara.
“Sebelum melangkah ke pembentukan holding seharusnya masing-masing BUMN itu menata manajemen, kinerja keuangan hingga operasional agar bisa diputuskan rencana holding dapat dilanjutkan atau tidak,” kata Aroem, Kamis (21/4).
Menurutnya, perbaikan kinerja BUMN agar terjadi penguatan internal lantaran sehingga berpengaruh positif pada pembentukan holding BUMN di masa mendatang. “BUMN yang punya utang banyak bisa diperkecil lagi. Utangnya aset diperbaiki, baru kita bicara ke holding BUMN,” ujar Aroem.
Ia menambahkan, jika manajemen sudah bagus maka kinerja keuangan akan melonjak dari sisi laba bersih maupun aset perusahaan yang terus mengalami pertumbuhan.
Sejauh ini kata Aroem, bahwa pembentukan holding BUMN yang sudah berjalan dengan baik baru Holding Pupuk Indonesia, meskipun belum sepenuhnya menunjukkan performa maksimal.
Untuk itu, ia mengapresiasi kebijakan Kementerian BUMN yang saat ini terus berusaha merealisasikan pembentukan holding pada enam sektor usaha, yaitu Holding Migas, Holding Pertambangan, Holding Perumahan, Holding Jalan Tol, Holding Jasa Keuangan dan Holding Pangan.
“Saya apresiasi setiap langkah pembentukan holding BUMN, karena di dalamnya pasti ada niat mulia untuk memperbaiki kinerja perusahaan milik negara,” kata Aroem.
Sementara itu, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN, Edwin Hidayat Abdullah mengatakan pembentukan holding BUMN kepentingannya tidak hanya membuat BUMN besar secara buku, tapi secara operasional bisa efisien.
“Skala usaha dan jangkauan bisnis BUMN yang masuk dalam holding bisa lebih besar, sehingga potensinya sebagai agen pembangunan semakin kuat,” ujar Edwin.
Terkait komunikasi Kementerian BUMN dengan DPR Komisi VI yang masih belum sinkron soal pembentukan holding BUMN, ia menjelaskan sejauh ini masih dalam proses. “Komunikasi yang baik mesti dijalankan sehingga diharapkan terjadi suatu kesepakatan. Tidak ada kendala, tinggal kesepahaman saja,” ujarnya.
Rep.Hap
