Moneter.id – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mengawal sektor industri manufaktur supaya
meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Salah satu
langkahnya, yakni melalui tekad pimpinan dalam melakukan reformasi birokrasi
guna mendukung kinerja yang berkualitas serta meningkatkan pelayanan kepada stakeholders, dunia industri dan
masyarakat luas.
“Untuk terus mendukung kinerja sektor industri yang
merupakan kontributor terbesar baik untuk pajak dan PDB bagi perekonomian nasional,
Kemenperin terus memperbaiki jajaran birokrasi agar bersih, efisien, efektif,
produktif, transparan, melayani masyarakat, dan akuntabel,” ujar Sekretaris
Jenderal Kemenperin Haris Munandar pada kegiatan Evaluasi Reformasi Birokrasi
Kementerian Perindustrian, Kamis,
(27/9).
Haris
meyakini, melalui penanaman nilai dan budaya kerja yang positif kepada aparatur
di lingkungan Kemenperin, akan mampu menciptakan kinerja yang unggul dan
berkomitmen memacu kinerja industri nasional. “Pertumbuhan industri pengolahan
nonmigas pada triwulan II/2018, berada di angka 4,41%, naik
dibanding periode yang sama tahun lalu sebesar 3,93%,” ungkapnya.
Guna
menjaga program reformasi birokrasi di Kemenperin, diperlukan kegiatan evaluasi
rutin yang dilakukan Tim Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB). “Sejak tahun 2005, Kemenperin telah
menjalankan serangkaian program reformasi birokrasi untuk mewujudkan perubahan
menuju tata kelola kepemerintahan yang baik dan bersih (good and clean
governance),” ujar Haris.
Pada
penilaian tahun 2017, tingkat indeks RB Kemenperin mendapat peringkat BB dengan
nilai hasil evaluasi 77,16 dari KemenPAN dan RB. “Untuk mempertahankan dan
memperbaiki skor tersebut, tim Reformasi Birokrasi (RB) Kemenperin
menjalankan rencana aksi berdasarkan roadmap,” tutur Haris.
Sesuai peta jalan,
tim RB Kemenperin juga mengawal pelaksanaan RB di unit-unit kerja, melakukan
reviu atas proses bisnis dan struktur organisasi yang mengacu pada kinerja,
menerapkan manajemen SDM yang berbasis merit, serta reviu strategi
program/kegiatan.
Selanjutnya, tim RB
memperkuat penerapan sistem integritas, meningkatkan kualitas layanan kepada
publik melalui integrasi seluruh sistem layanan, dan meningkatkan kualitas layanan
kepada stakeholder internal.
“Tim RB Kemenperin
pun melakukan Penilaian Mandiri atas aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam
penilaian RB, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja,
evaluasi internal, serta capaian kinerja,” imbuh Haris.
Deputi
Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan KemenPAN RB
Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan, antusiasme instansi pemerintah dalam
menerapkan reformasi birokrasi meningkat lima kali lipat dari tahun
lalu. Tahun ini, sebanyak 901 unit kerja pelayanan instansi
pemerintah diusulkan sebagai unit kerja percontohan.
“Kemenperin
menunjukkan komitmen luar biasa dari tahun ke tahun dalam penerapan reformasi
birokrasi. Selalu ada perbaikan, terobosan dan sesuatu yang positif,” ujar
Ateh.
Sebagai
hasil penerapan reformasi birokrasi, belum lama ini Kemenperin menerima
penghargaan atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lima kali berturut-turut
(2013-2017). Secara keseluruhan, Kemenperin telah meraih opini WTP secara
berturut-turut selama 10 tahun sejak 2008.
Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan
publik, seluruh unit kerja daerah Kemenperin telah menerapkan ISO
9001:2015 serta mendorong unit-unit kerja pelayanan untuk menciptakan
Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) yang dapat meningkatkan efisiensi layanan.
Kemenperin juga meraih penghargaan dari Komisi Informasi
Pusat sebagai Badan Publik Pemerintahan Terbaik 2 tahun 2017 dalam pelaksanaan
UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain
itu, 5 unit UPT Kemenperin telah mendapat predikat Wilayah Bebas Korupsi
(WBK).
(TOP)
