Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menggelar diskusi publik bertajuk “Evaluasi Ekonomi 2 Tahun Kepemimpinan Presiden Prabowo”. Diskusi ini mengulas capaian dan tantangan perekonomian selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
Dalam diskusi tersebut, Data Scientist Continuum INDEF Wahyu Tri Utomo memaparkan hasil analisis sentimen publik terhadap delapan program utama pemerintah.
Data dihimpun dari X, TikTok, Instagram, dan YouTube, mencakup 635.114 komentar serta 17.336.003 share dan retweet. Akun yang terkategorisasi tidak organik telah dikeluarkan dari analisis
Pada tahun pertama, sentimen positif tercatat 38,1% dan negatif 61,9%. Pada tahun kedua, sentimen positif turun sekitar 8,14%, dan 6 dari 8 program mengalami penurunan sentimen positif.
Wahyu menilai ini sebagai pergeseran dari kekhawatiran menjadi kritik nyata tentang tata kelola dan pelaksanaan program.
Wahyu menjelaskan MBG tetap menjadi program yang paling banyak dibicarakan sekaligus paling banyak menuai sentimen negatif. Isu yang menonjol antara lain kasus keracunan, struktur pengurus BGN yang dinilai tidak tepat, korupsi, usulan agar MBG diganti dengan uang tunai, serta beban guru yang meningkat karena ikut mengurus MBG.
Sementara itu, KDMP melonjak dari posisi kelima menjadi salah satu program yang paling menyita perhatian publik, dengan penurunan sentimen positif mencapai 38%.
Isu yang muncul meliputi rekrutmen dan penempatan manajer yang jauh dari domisili, Latsar yang menimbulkan korban, lokasi koperasi yang janggal/tidak strategis, serta persaingan dengan ritel yang bisa mempengaruhi ekosistem ritel.
Di sisi lain, swasembada pangan, sekolah rakyat, dan cek kesehatan gratis mendapat sentimen positif. Sekolah rakyat dipuji karena membuka akses pendidikan, sedangkan swasembada pangan dinilai positif karena capaiannya, meski kritik soal harga pangan yang masih mahal juga banyak muncul dengan engangement 5 kali lebih tinggi dari sentimen positifnya.
Di luar delapan program, penanganan bencana karhutla mendapat sentimen hampir 95% negatif. Kritiknya tidak hanya soal keseriusan pemerintah, tetapi juga soal anggaran, khususnya pada fiskal yang sering disebut kuat oleh pemerintah, tetapi saat bencana terjadi anggaran seolah tidak tersedia atau sulit dialokasikan.
