Moneter
– PT
Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau SMF mengakui Bank Pembangunan Daerah
(BPD) masih kesulitan untuk
menyalurkan kredit pemilikan rumah
(KPR) karena masih berfokus
pada pembiayaan terkait aparatur sipil Negara (ASN).
“Butuh waktu bagi bank daerah untuk
mengubah culture supaya lebih aktif
menyalurkan KPR. Kita sudah latih, kasih bimbingan, jujur itu harusnya bisa
lebih bagus lagi,” kata
Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Selasa (02/11).
Katanya, meski
kinerja BPD dalam penyaluran KPR
Subsidi belum memuaskan, namun SMF tidak akan menyerah dan akan terus mencari
strategi agar bank daerah bisa terlibat aktif dalam penyaluran KPR.
“Kita ingin bank daerah itu punya peran
dalam penyaluran KPR karena yang paling tahu daerahnya kan mereka. Cuma memang
perlu didukung dari pemegang saham,” katanya.
Menurutnya, BPD
yang menyalurkan KPR, masih didominasi oleh BPD di Jawa seperti Bank BJB dan
Bank Jatim. Oleh karena itu, SMF senantiasa mendorong BPD agar lebih giat
menyalurkan KPR.
“Bank Daerah juga menyampaikan, kalau
mereka biayai KPR tapi tidak pegang supply tidak ada developer jadinya susah.
Nah, itu kita melalui perluasan mandat juga membiayai kredit konsumsi. Jadi BPD
membiayai KPR, membiayai developer juga,” jelas Ananta.
Sejak awal 2021 hingga Oktober 2021,
SMF telah mengalirkan dana pendamping untuk mendukung penyaluran KPR Fasilitas
Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
(MBR) sebesar Rp3,856 triliun untuk membangun 106.014 unit rumah.
Terhitung sejak Agustus 2018 hingga saat
ini Perseroan telah berhasil merealisiasikan penyaluran dana KPR FLPP mencapai
Rp8,270 triliun untuk 239.082 unit rumah yang tersebar di seluruh wilayah di
Indonesia. Sedangkan untuk bank penyalur masih didominasi oleh Bank Tabungan
Negara (BTN).
