Moneter.id – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menegaskan bahwa
utang BUMN hanya berkisar Rp2.000 triliun dan bukan sebesar Rp5.000 triliun.
“Mungkin yang perlu saya ingin tekankan supaya sadar bahwa utang
korporasi BUMN itu Rp1.980 triliun. Jadi hampir Rp2.000 triliun, bukan Rp5.000
triliun,” katanya di Jakarta, Kamis (13/12).
Rini menjelaskan bahwa jumlah Rp5.000 triliun itu menghitung aktivitas
perbankan, dan hal merupakan itu sektor yang berbeda, bukan korporasi BUMN yang
melakukan pembangunan jalan tol dan lain-lain. Kalau perbankan memang hidupnya
simpan-pinjam.
“Untuk Bank BUMM sendiri, aset dan liabilitas atau dana pihak
ketiganya Rp3.000 triliun, jadi ini supaya dipisahkan,” ucap Rini.
Kedua, menurutnya, selama BUMN ini korporasi yang berutang demi
kepentingan pembangunan, jadi untuk sesuatu yang produktif dan nanti
pengembaliannya jelas harus tidak ada masalah.
“Saya menekankan terus, BUMN harus betul-betul responsible atau
bertanggungjawab terhadap utang, karena BUMN itu tanggung jawabnya bayar
karyawan, harus memberikan dividen, bayar pajak, membayar pendapatan negara
bukan pajak (PNBP),” ujar Rini.
Rini menyebut bahwa BUMN sendiri menyumbang hampir Rp380 triliun terhadap
APBN 2018, terdiri atas dividen, pajak, PNBP. “Jadi untuk ke negara saja,
BUMN dari dividen, pajak, PNBP itu kita hampir Rp380 triliun masuk ke APBN. Ini
besar,” ujarnya.
“Kita ada utang tapi tanggung jawab kita tetap dilakukan. Justru
dengan utang itu, kita bisa mengembangkan usaha dan keuntungan kita juga jadi
bertambah,” tambahnya.
Sebelumnya, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha
Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro mengatakan bahwa hutang riil total 143
perusahaan plat merah hingga kuartal III/2018 sekitar Rp2.000 triliun.
“Orang menilai nilai Rp5.271 triliun itu semua hutang, padahal angka
tersebut masih mengikutsertakan dana pihak ketiga (DPK), cadangan premi, dan
hutang lain yang sifatnya talangan,” tungkas Aloysius.
