MONETER
– Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR) mengalokasikan anggaran penyediaan hunian di Ibu Kota Negara (IKN)
sebesar Rp537,1 miliar pada 2023.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan
Suprijanto mengatakan, anggaran penyediaan hunian di IKN tersebut ditujukan
untuk hunian pekerja konstruksi dan rumah tapak jabatan menteri.
“Terkait pada dukungan IKN sifatnya hanya
lanjutan saja dari yang sudah dimulai pada tahun 2022 yakni rumah tapak jabatan
menteri di mana tahun 2023 teralokasi Rp337,1 miliar,” ujar Iwan di
Jakarta, Rabu (25/1/2023).
Katanya, untuk hunian pekerja konstruksi yang akan
diselesaikan dalam waktu dekat teralokasi anggaran sebesar Rp200 miliar.
Kementerian PUPR akan berusaha agar proses
pembangunan dapat terlaksana dengan baik di lapangan, serta juga mengawal
jadwal pekerjaan sesuai perencanaan yang telah ditentukan serta menjamin hasil
pekerjaan berkualitas.
Kementerian PUPR telah menunjuk penyedia jasa PT.
Adhi Karya (Persero) Tbk. kerja sama operasi (KSO) dengan PT. Ciriajasa
Engineering Consultant untuk pelaksana pembangunan hunian tersebut.
Paket Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Tapak
Jabatan Menteri di KIPP IKN akan dilaksanakan oleh PT. Yodya Karya (Persero) –
PT.Indah Karya (Persero) – PT. Surya Perkasa Raya KSO.
Pelaksanaan pekerjaan dimulai sejak 7 Desember 2022
dengan waktu penyelesaian selama 550 hari kalender dan pekerjaan sudah selesai
pada Juni 2024.
