Moneter.co.id – Menteri
Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa saat ini pemerintah tak
ingin terus bergantung pada utang guna membangun infrastruktur.
Ia
menjelaskan, untuk itu pemerintah tengah gencar mendorong peran swasta untuk
langsung terlibat dalam proyek infrastruktur. “Kami mendorong BUMN untuk mensekuritisasi proyek yang sudah dibangun.
Untuk proyek infrastuktur baru, kami ingin PPP
(Public Private Partnership) lebih banyak,
sehingga kami tidak bergantung pada utang, tetapi partisipasi modal,”
ucapnya, Selasa (27/2).
Menkeu mengaku, pihaknya saat ini tengah mencoba melawan siklus ekonomi dunia
yang melambat tak hanya dengan mendorong pengeluaran pada infrastruktur.
Pemerintah,
menurut dia, saat ini juga tengah bekerja keras untuk melakukan reformasi
struktural pada tubuh pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang atraktif
dalam mendorong masuknya investasi. “Saat ini kami juga sudah
mengantongi peringkat investment grade dari lembaga pemeringkat. Jadi ini
(upaya pemerintah mendorong investasi) sedang berjalan,” jelas dia.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya mencatat, total utang pemerintah
hingga akhir Januari mencapai Rp3.958,7 triliun atau bertambah Rp20 triliun
dibandingkan posisi akhir tahun 2017.
Adapun
sejak pemerintahan Jokowi memimpin pada Oktober 2014, utang pemerintah telah
bertambah sebesar Rp1.357 triliun dibanding posisi September 2014. Kendati
demikian, belanja infrastruktur pemerintah juga tercatat mengalami
peningkatan.
Pada tahun 2018, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur sebesar
Rp410,7 triliun, naik dibanding 2017 sebesar Rp383,3 triliun.
Sementara di 2015
dan 2016 lalu, pemerintah mengalokasikan belanja infrastruktur masing-masing
sebesar Rp256,1 triliun dan Rp269,1 triliun, naik signifikan dibanding 2014
sebesar Rp154,7 triliun.
(HAP)
