Moneter.id – Menteri
Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan sampai November 2018, telah beroperasi 10 kawasan industri
yang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Ke-10 kawasan industri
tersebut, berlokasi di Morowali, Bantaeng, Konawe, Palu, Sei Mangkei, Dumai,
Ketapang, Gresik, Kendal, dan Banten.
“Pada
tahun 2019, ditargetkan sebanyak 18 kawasan industri di luar Jawa sudah dapat
beroperasi, yang di antaranya saat ini 8 kawasan industri dalam tahap
konstruksi dan 10 masih tahap perencanaan,” katanya di Jakarta, Senin (17/12).
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor
58 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN, terdapat 23
kawasan industri yang ditetapkan sebagai PSN. “Pengembangan kawasan industri
menjadi perhatian
utama pemerintah karena mampu mewujudkan perekonomian yang
inklusif,” tutur Menperin.
Sebanyak
18 kawasan industri yang tengah dikebut pembangunannya sehingga diharapkan bisa
selesai pada tahun depan, yaitu di Lhoukseumawe, Ladong, Medan, Tanjung Buton,
Landak, Maloy, Tanah Kuning, dan Bitung. Kedelapan kawasan industri ini yang
sedang tahap konstruksi.
Sementara
itu, 10 kawasan industri yang masih tahap perencanaan adalah di Kuala Tanjung,
Kemingking, Tanjung Api-api, Gandus, Tanjung Jabung, Tanggamus, Batulicin,
Jorong, Buli dan Teluk Bintuni.
“Kami
memproyeksi nantinya terjadi peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan
nonmigas di luar Jawa sebesar 60 persen dibanding di Jawa,” ungkapnya.
Airlangga
menjelaskan, kawasan industri di Jawa akan
difokuskan pada pengembangan jenis industri tertentu, sedangkan pengembangan kawasan industri baru di luar Jawa diarahkan
pada industri berbasis sumber daya alam dan pengolahan mineral.
“Misalnya di Sei Mangkei dan Kuala Tanjung akan menjadi
klaster pengembangan industri berbasis agro dan aluminium karena di sana ada
Inalum dan industri pengolah CPO,” ujarnya.
Ini juga merupakan langkah Kemenperin memacu hilirisasi
industri. “Seperti Inalum sudah memproduksi aluminium alloy yang bisa digunakan
sektor otomotif untuk blok mesin,” imbuhnya.
Upaya strategis tersebut tentu untuk meningkatkan nilai
tambah bahan baku dalam negeri sehingga dapat mensubstitusi produk impor,
meningkatkan penerimaan devisa dari hasil ekspor, dan melengkapi rantai pasok
manufaktur di Indonesia. Selain itu mampu memperdalam struktur industri di
Indonesia.
“Contohnya di Morowali, kita sudah berhasil melakukan
hilirisasi terhadap nickel ore menjadi
stainless steel. Kalau nickel ore dijual sekitar USD40-60,
menjadi stainless steel harganya di
atas USD2000. Kita sudah mampu ekspor dari Morowali senilai USD4 miliar, baik
itu hot rolled coil maupun cold rolled coil ke Amerka Serikat dan
China,” paparnya.
Airlangga menambahkan, pembangunan kawasan industri diyakini
dapat meningkatkan nilai investasi di Indonesia. “Bahkan, dengan berdirinya
pabrik akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Ini salah satu bukti dari multiplier effect aktivitas
industrialisasi,” terangnya.
Hingga November
2018, realisasi investasi sektor industri mencapai Rp70,8 triliun atau 27,72% dari seluruh penanaman
modal di Indonesia. Sementara, pada semester I/2018, jumlah tenaga kerja di sektor
industri sudah memebus angka 17,92 juta orang.
“Pada
era pemerintahan Bapak Jokowi, di klaster Cilegon, sudah ada beberapa tambahan
investasi. Misalnya, Posco dan Krakatau Steel sebesar USD3 miliar dan beberapa
minggu lalu Lotte melakukan ground
breaking senilai USD3,5 miliar. Ini diharapkan dapat memberikan efek
kepercayaan diri kepada investor lain karena dilakukan menjelang tahun politik.
Artinya, investor tidak perlu lagi menunggu, bahwa kondisi ekonomi dan politik
Indonesia dinilai stabil,” tegasnya.
Di
samping itu, Menperin menyampaikan, pihaknya bertekad memfasilitasi pembangunan
politeknik di kawasan industri. Upaya ini guna memudahkan perusahaan mendapatkan
tenaga kerja kompeten sesuai kebutuhan zaman sekarang, terutama dengan adanya perkembangan
teknologi industri 4.0.
“Kami
telah memfasilitasi pembangunan Politeknik Industri Logam di Morowali dan
Politeknik Industri Kimia di Cilegon,” tandasnya.
Langkah
membangun kualitas sumber daya manusia ini sejalan dengan implementasi Making
Indonesia 4.0 serta program prioritas pemerintah pada tahun depan yang akan
melaksanakan secara masif kegiatan pendidikan dan pelatihan vokasi.
