Moneter.co.id – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan dan
Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro menargetkan angka
kemiskinan pada tahun 2018 dibawah 10% dari total penduduk Indonesia.
“(Angka kemiskinan) 10,2 persen itu kemiskinan terendah
sepanjang sejarah. Tahun ini kami harap di bawah 10 persen,” kata Bambang
Brodjo usai sidang Kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta, Rabu (3/1).
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pada September 2017
jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebanyak 26,58 juta orang atau
10,12%, turun 0,52% jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang
dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13% dan 10,70 pada
September 2016. “Target ini sudah disampaikan di DPR dan diharapkan bisa
tercapai,” kata Bambang.
Bambang mengatakan pencapaian angka kemiskinan tahun lalu
karena “poverty rate”-nya turun tapi kedalaman dan keparahannya tambah jelek,
namun pada tahun ini “poverty rate”-nya turun dan kedalaman dan keparahannya sedikit lebih baik. “Untuk menurunkan angka kemiskinan dibawah 10%,
maka perlu ada perbaikan pada kedalaman dan keparahan tersebut,” ucapnya.
Bambang juga menyebut saat ini kelompok yang sangat miskin,
yakni yang hidup di bawah 80% garis kemiskinan. “Untuk mengangkat mereka ke atas di situ kita harus
memperbaiki kedalaman dan keparahan itu. Caranya adalah bantuan sosialnya harus
benar-benar tepat sasaran,” katanya.
Bambang mengungkapkan tingginya angka kemiskinan pada 2016
lalu akibat pemberian rastra dan subsidi di lapangan masih ada yang tidak tepat
sasaran, tidak tepat jumlah dan tidak tepat waktu. “Kalau tahun ini makin diperbaiki, maka upaya menurunkan
10% menjadi lebih mungkin,” kata Bambang Brodjo.
Presiden, saat membuka sidang kabinet paripurna, meminta para
menteri pada 2018 dapat mengerjakan upaya menanggulangi ketimpangan nasional
dan kesenjangan sosial.
“Baru saja saya dapat laporan dari BPS pada September
2017 jumlah penduduk penduduk miskin di Indonesia sebesar 26,58 juta orang atau
10,12%, turun 0,52% jika dibandingkan bulan Maret 2017 yaitu 27,77 juta orang
dan juga berkurang dibanding September 2015 sebesar 11,13% dan 10,70 pada
September 2016,” ungkap Presiden.
Tapi Presiden mengakui bahwa pemerintah masih memiliki
pekerjaan rumah untuk mengurangi indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan baik
di perkotaan maupun pedesaan.
“Karena itu saya ingatkan angka inflasi, stabilitas
harga bahan-bahan kebutuhan pokok harus terus dikendalikan, progam renstra,
program pangan non-tunai yang rencananya akan didistribusikan di awal tahun
segera dijalankan secara tepat waktu dan tepat sasaran,” tambah Presiden.
Jokowi juga memerintahkan agar program cash for work baik melalui skema Dana Desa atau
melalui program padat karya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan
dan Perikanan harus segera dikerjakan.
“Saya juga mendapat laporan dari Menteri Keuangan bahwa
anggaran desa sebesar 20 persen sudah bisa dicairkan bulan Januari ini dan
seharusnya dana desa bisa segera dieksekusi untuk mendukung program-program cash for work,” kata Presiden
Jokowi.
(HAP)
